INGGRIS

Negara Ini Bersiap Menjadi Surga Pajak

Redaksi DDTCNews | Selasa, 01 November 2016 | 17:05 WIB
Negara Ini Bersiap Menjadi Surga Pajak

LONDON, DDTCNews – Pemerintah Inggris kini mulai merumuskan kembali rencana pembentukan negara Inggris sebagai negara surga pajak (tax haven).

Hal itu diungkapkan Politisi sekaligus Mantan Ketua Komite Akuntan Publik Margaret Hodge. Dia mengatakan Pemerintah Inggris akan menarik investasi melalui penetapan tarif pajak yang rendah dan insentif pajak lainnya.

“Dalam banyak hal, Inggris sudah siap menjadi negara tax haven,” ujarnya.

Baca Juga:
Pembukuan Pakai Bahasa Inggris, WP Kini Bisa Beri Tahu via Kring Pajak

Pada 1982 tarif PPh Badan di Inggris dikenakan 52%, kemudian menurun menjadi 20% pada 2016. Angka tersebut jauh di bawah tarif standar yang dipungut oleh negara-negara ekonomi besar seperti Amerika Serikat, China dan negara-negara Skandinavia.

Kanselir Inggris George Osborne sebelumnya telah mengumumkan rencana memangkas tarif PPh Badan menjadi 15% pada 2020. Jika hal tersebut disetujui maka akan membawa Inggris menjadi negara yang sama tarif PPh Badannya seperti di Albania, Andorra, Gibraltar, Siprus, Irak, Latvia, Lebanon dan Moldova.

Sementara itu, untuk mengimbangi pendapatan pajak yang hilang dari pemangkasan tersebut, pemerintah telah berencana untuk melakukan program penghematan dan menaikkan tarif PPN.

Baca Juga:
Apa Itu Pajak Kertas Dinding (Wallpaper Tax)?

Sebagai upaya dalam menjadikan Inggris sebagai negara tax haven, pemerintah akan menggunakan pajak untuk mensubsidi perusahaan. Namun, kasus Apple yang baru-baru ini mengguncang publik menunjukkan bahwa adanya bantuan negara yang tidak adil dapat mengganggu kapasitas negara-negara lain untuk menarik investasi.

Dan tentunya tidak akan mentorelasi segala pemanis pajak yang ditawarkan Inggris. Kendati demikian, seperti dilansir dalam leftfootforward.org, perekonomian di Inggris saat ini sedang berusaha untuk mendorong investasi di bidang infrastruktur yang mungkin akan terhambat jika pendapatan pajak yang diterima menurun. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 06 Oktober 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pembukuan Pakai Bahasa Inggris, WP Kini Bisa Beri Tahu via Kring Pajak

Jumat, 09 Agustus 2024 | 16:00 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Pajak Kertas Dinding (Wallpaper Tax)?

Selasa, 28 Mei 2024 | 10:30 WIB SEJARAH PAJAK DUNIA

Menurut Sejarah, Pajak Ternyata Punya Kaitan Erat dengan Pemberontakan

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN