THAILAND

Negara Ini Beri Stimulus Baru Bagi Wajib Pajak, Apa saja?

Dian Kurniati | Selasa, 21 Januari 2020 | 10:24 WIB
Negara Ini Beri Stimulus Baru Bagi Wajib Pajak, Apa saja?

Salah satu sudut di Kota Bangkok, Thailand

BANGKOK, DDTCNews—Kementerian Keuangan Thailand akan memperpanjang waktu pelaporan surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak penghasilan orang pribadi hingga tiga bulan dari sebelumnya sampai Maret menjadi Juni 2020.

Tak hanya SPT, Thailand juga memperpanjang waktu pengajuan restitusi. Kedua aturan baru itu merupakan bagian dari paket stimulus baru pemerintah untuk memberikan waktu lebih bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Dilansir dari Bangkok Post, salah seorang sumber dari pemerintah memastikan perpanjangan waktu itu tidak akan mempengaruhi posisi fiskal negara. Alasannya, cadangan kas sangat memadai untuk pengeluaran pemerintah.

Baca Juga:
Cari Tambahan Penerimaan, Negara ini Rombak Regulasi Pajak Warisan

Dengan perpanjangan waktu pelaporan SPT, wajib pajak juga mendapat waktu tambahan untuk membayar semua kewajibannya hingga September, sebagaimana aturan yang berlaku di Thailand.

Dalam struktur PPh pribadi, penghasilan sebesar 0-150.000 baht akan dibebaskan dari pajak, 150.001-300.000 baht dibebankan 5%, 300.001 -500.000 baht dipungut 10%, 500.001-750.000 baht dikenai 15%.

Kemudian, penghasilan sebesar 750.001-1 juta baht dikenai 20%, dan 1.000.001 hingga 2 juta baht dikenai 25%. Penghasilan 2 juta-5 juta baht akan dikenai pajak 30%, sedangkan penghasilan di atas 5 juta baht dipajaki 35%.

Baca Juga:
WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selain itu, Thailand juga memberikan stimulus perpanjangan tenor kredit untuk usaha kecil dan menengah (UKM). Kementerian Keuangan mendesak bank-bank komersial membantu UKM dalam mengembangkan usahanya.

Thailand juga memberi sinyal adanya stimulus lain dalam mengembangkan UKM mulai dari jaminan kredit, restrukturisasi utang bagi UKM yang membutuhkan pendanaan hingga akses pinjaman dari lembaga keuangan. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

29 Januari 2020 | 12:38 WIB

Artikel ini cukup menarik, yaitu dilihat bahwa pemerintah Thailand lebih bertindak persuasive dan melunak kepada Wajib pajak, tidak terlalu agresif terhadap SAS dengan memperpanjang masa pelaporan SPT. Dan lagi artikel ini cukup informatif yang kita dapat ketahui bahwa PTKP Thailand kurang lebih sama dengan yang ada di Indonesia yaitu 150.000 baht sama dengan Rp60juta, dan kemudian rentang tarif progresif nya saja yang terdapat perbedaan dengan Indonesia. Ini cukup menarik untuk dikaji apakah menaikkan PTKP dan memperbesar rentang tarif progresif di dalam Peraturan domestik Indonesia masih dirasa perlu jika dibandingkan dengan negara tetangga di Asia Tenggara.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

BERITA PILIHAN
Rabu, 23 Oktober 2024 | 14:10 WIB PELATIHAN PROFESI PAJAK INTERNASIONAL

Diakui CIOT, DDTC Academy Buka Lagi Kelas Persiapan ADIT

Rabu, 23 Oktober 2024 | 14:00 WIB KABUPATEN KEBUMEN

Pemda Bikin Samsat Khusus untuk Perbaiki Kepatuhan Pajak Warga Desa

Rabu, 23 Oktober 2024 | 13:00 WIB CORETAX SYSTEM

Setelah Diimplementasikan, DJP Akan Tetap Sediakan Edukasi Coretax

Rabu, 23 Oktober 2024 | 12:00 WIB LITERATUR PAJAK

4 Kunci Strategis Cegah Sengketa Pajak, Selengkapnya Baca Buku Ini

Rabu, 23 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Piloting Modul Impor-Ekspor Barang Bawaan Penumpang Tahap III Dimulai

Rabu, 23 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dasar DJP dalam Menetapkan Status Suspend terhadap Sertel Wajib Pajak

Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:30 WIB PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan, Pemprov Targetkan Raup Rp105 Miliar

Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:00 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Beberkan Alasan Pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:45 WIB DPR RI

Said Abdullah Kembali Terpilih Jadi Ketua Banggar DPR