PAKISTAN

Negara Ini Bebaskan Pajak Penghasilan untuk Sektor IT dan Freelance

Vallencia | Selasa, 01 Maret 2022 | 17:00 WIB
Negara Ini Bebaskan Pajak Penghasilan untuk Sektor IT dan Freelance

Ilustrasi.

ISLAMABAD, DDTCNews – Pemerintah Pakistan resmi memberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan untuk perusahaan teknologi informasi (information technology/IT) dan pekerja lepas.

Perdana Menteri Imran Khan menyebut beberapa reformasi untuk memfasilitasi sektor IT dan pekerja lepas sudah disetujui. Dia menambahkan insentif yang diberikan berupa pembebasan pajak sebesar 100% selama 5 tahun.

“Pembebasan pajak keuntungan modal 100% akan diberikan untuk investasi di perusahaan rintisan teknologi informasi,” katanya dikutip dari profit.pakistantoday.com.pk, Selasa (1/3/2022).

Baca Juga:
Bertambah! Aspek Penelitian Restitusi Dipercepat WP Kriteria Tertentu

Selama ini, lanjut Khan, sektor IT telah mengalami pajak berganda. Hal tersebut dikarenakan pemajakan terjadi tidak hanya pada tingkat bisnis, tetapi juga tingkat individu saat keuntungan dibagikan kepada pemegang saham.

Mempertimbangkan hal tersebut, pemerintah memutuskan untuk memberikan insentif pembebasan pajak sebesar 100% kepada sektor IT dan pekerja lepas. Insentif ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan tersebut.

Sebagaimana yang tercantum dalam dokumen resmi, pembebasan pajak untuk perusahaan IT dan pekerja lepas akan diberikan selama 5 tahun. Pelaksanaannya dimulai sejak April 2022 dan diatur melalui amandemen UU Pajak Penghasilan 2001.

Baca Juga:
Ajukan NPWP Non-Efektif, WP Perlu Cabut Status PKP Dahulu

Kesungguhan pemerintah dalam mendukung sektor IT juga dibuktikan dengan memberikan kemudahan dalam arus valuta asing. Pemerintah akan memperkenalkan akun Specialized Foreign Currency (FCY) bagi perusahaan IT dan pekerja lepas.

Pemerintah berharap sektor IT terdorong untuk mengirimkan valuta asing mereka ke Pakistan. Selain itu, pemerintah juga berharap investasi asing di Pakistan terus meningkat sehingga menciptakan lapangan kerja yang lebih luas. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 02 Februari 2025 | 15:30 WIB PMK 119/2024

Bertambah! Aspek Penelitian Restitusi Dipercepat WP Kriteria Tertentu

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ajukan NPWP Non-Efektif, WP Perlu Cabut Status PKP Dahulu

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

DJP Terbitkan Buku Manual Coretax terkait Modul Pembayaran

BERITA PILIHAN
Minggu, 02 Februari 2025 | 15:30 WIB PMK 119/2024

Bertambah! Aspek Penelitian Restitusi Dipercepat WP Kriteria Tertentu

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ajukan NPWP Non-Efektif, WP Perlu Cabut Status PKP Dahulu

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:30 WIB KEPALA BPPK ANDIN HADIYANTO

‘Tak Hanya Unggul Teknis, SDM Kemenkeu Juga Perlu Berintegritas’

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

DJP Terbitkan Buku Manual Coretax terkait Modul Pembayaran

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:15 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Lima Hal yang Membuat Suket PP 55 Dicabut Kantor Pajak

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:00 WIB KOTA BANTUL

Banyak Penambang Tak Terdaftar, Setoran Pajak MBLB Hanya Rp20,9 Juta

Minggu, 02 Februari 2025 | 12:00 WIB CORETAX DJP

PIC Kini Bisa Delegasikan Role Akses Pemindahbukuan di Coretax DJP

Minggu, 02 Februari 2025 | 11:30 WIB KOTA MEDAN

Wah! Medan Bisa Kumpulkan Rp784,16 Miliar dari Opsen Pajak

Minggu, 02 Februari 2025 | 10:30 WIB PMK 116/2024

Organisasi dan Tata Kerja Setkomwasjak, Unduh Peraturannya di Sini