JERMAN

Negara Eropa Ini Mulai Siap-Siap Adopsi Pajak Minimum Global

Vallencia | Minggu, 11 September 2022 | 10:00 WIB
Negara Eropa Ini Mulai Siap-Siap Adopsi Pajak Minimum Global

Ilustrasi.

BERLIN, DDTCNews – Pemerintah Jerman mulai bersiap mengadopsi ketentuan pajak minimum global terhadap perusahaan-perusahaan multinasional yang memperoleh penghasilan dari pasar dalam negeri.

Sekretaris Kementerian Federal Urusan Ekonomi dan Aksi Iklim Jerman Sven Giegold menilai pajak minimum global perlu segera diterapkan di Eropa. Jika dibiarkan berlarut-larut, terdapat risiko bahwa kesepakatan ini akan menghilang.

“Jika penerapan pajak minimum global tidak dilanjutkan, kita akan berisiko kehilangan kesepakatan yang diperoleh dengan susah payah. Saya bertindak secara independen demi itu,” katanya dikutip dari singapore-times.com, Minggu (11/9/2022).

Baca Juga:
Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Penerapan pajak minimum global di Eropa membutuhkan kebulatan suara dari seluruh negara anggota Uni Eropa (UE). Namun, sampai sejauh ini, Hungaria masih menolak proposal yang diajukan oleh UE terkait dengan penerapan pajak minimum global.

Dalam perkara ini, Jerman menjadi elemen kunci dalam upaya untuk menekan Hungaria agar berhenti menolak proposal Uni Eropa terkait dengan penerapan pajak minimum global sebesar 15% terhadap perusahaan multinasional.

Jerman saat ini tengah menyiapkan peraturan nasional untuk mengakomodasi implementasi pajak minimum global. Langkah ini dilakukan menjelang pertemuan informal para menteri keuangan regional akhir pekan ini.

Baca Juga:
Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global

Langkah ini juga menjadi upaya untuk memaksa Hungaria dalam menyetujui aturan pajak minimum global. Giegold menegaskan Jerman tidak bisa tinggal diam dan melihat hak veto diabaikan Hungaria. Sebab, kondisi ini akan sangat merugikan Jerman.

Sementara itu, Anggota Komite Parlemen Eropa Urusan Ekonomi dan Moneter Rasmus Andresen menilai langkah Jerman tersebut dapat menjadi terobosan di Eropa. Keputusan ini akan memberikan tekanan kepada negara yang masih menolak kesepakatan.

“Keputusan Jerman memberi tekanan pada Hongaria untuk memblokir kesepakatan UE… Kami tidak bisa menunggu pendatang terlambat atau digagalkan oleh veto nasional. Orang lain dapat dan harus mengikutinya,” tuturnya. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 11:17 WIB PENGADILAN PAJAK

Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 11:17 WIB PENGADILAN PAJAK

Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Dukung Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga oleh Prabowo

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pahami Perincian Penelitian Bukti Potong Atas WP Restitusi Dipercepat

Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan