AUSTRALIA

Negara Bagian di Australia ini Pertimbangkan Pajak Kesehatan Mental

Redaksi DDTCNews | Jumat, 29 November 2019 | 14:42 WIB
Negara Bagian di Australia ini Pertimbangkan Pajak Kesehatan Mental

Ilustrasi. (Foto: American Psychological Association)

MELBOURNE, DDTCNews – Victoria, negara bagian Australia ini berencana mengenakan pajak atau retribusi baru untuk kesehatan mental. Hal ini terjadi setelah Komisi Kerajaan Kesehatan Menteral mengajukan laporan sementara ke parlemen pada Kamis (29/11/2019).

Sekitar 3,1% dari populasi Victoria hidup dengan penyakit mental yang parah. Sementara, sistem kesehatan Victoria hanya menawarkan layanan kesehatan mental klinis untuk 1,1% dari populasi. Pengeluaran per kapita untuk kesehatan mental juga lebih rendah di antara semua negara bagian.

“Komisi merekomendasikan pemerintah merancang dan mengimplementasikan mekanisme pendapatan baru (pajak atau retribusi) untuk menyediakan dana operasional kesehatan mental,” demikian kutipan rekomendasi dalam laporan tersebut.

Baca Juga:
Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Lanjutkan Rally Pelemahan terhadap Dolar AS

Laporan tersebut memperkirakan biaya ekonomi kesehatan mental yang buruk ke Victoria adalah AU$14,2 miliar per tahun. Sistem yang ada saat ini dinilai tidak siap untuk tantangan kesehatan mentral sekarang maupun masa depan.

Perdana Menteri Daniel Andrews mengatakan pungutan itu akan berlaku pada 2020. Namun, masih perlu waktu bagi pemerintah untuk menetapkan bentuk pungutan yang akan diambil. Sementara pungutan nasional lebih disukai, Victoria perlu mengambil tindakan segera.

“Anggota senior pemerintah akan menghabiskan musim panas untuk melihat opsi [pungutan],” katanya. Pemerintah negara bagian telah berkomitmen untuk menerapkan semua rekomendasi yang dibuat oleh Komisi.

Baca Juga:
Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah Terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

Ketua Komisi Penny Armytage mengatakan saat ini tengah terjadi krisis kesehatan mental. Sistem yang ada gagal dan tidak mampu memenuhi kebutuhan setiap orang yang membutuhkannya. Kondisi seperti ini, sambungnya, harus diubah.

“Waktunya telah tiba untuk mendapatkan pendanaan layanan kesehatan mental yang benar."

Laporan sementara itu mengusulkan layanan perumahan pertama dirancang dan disampaikan oleh orang-orang yang memiliki pengalaman hidup terkait kesehatan mental. Komisi juga merekomendasikan tambahan 170 acute beds untuk pemuda dan dewasa.

Baca Juga:
Kurs Pajak Terbaru: Bergerak Dinamis, Rupiah Melemah Terhadap Dolar AS

Komisi juga merekomendasikan agar ada peningkatan tenaga kesehatan mental, termasuk melalui beasiswa pascasarjana dan rotasi psikiatri. Komisi juga ingin agar ada penciptaan Aboriginal Social and Emotional Wellbeing Centre.

Rekomendasi juga termasuk memperluas tim kesejahteraan sosial dan emosional, memperluas tim kesejahteraan sosial dan emosional untuk lebih mendukung orang-orang Aborigin, dan mendanai penjangkauan dan dukungan klinis untuk orang-orang yang telah mencoba bunuh diri.

Seperti dilansir The Guardian, CEO Victorian Council of Social Service Emma King setuju adanya retribusi agar dapat menjadi bagian dari solusi pendanaan kesehatan mental. Menurutnya, biaya untuk tidak bertindak jauh lebih besar daripada biaya bertindak.

“Kuncinya adalah memastikan investasi baru mengalir langsung ke penduduk Victoria berpenghasilan rendah yang paling membutuhkan mereka dn kehilangan kesempatan. Layanan kesehatan mental kita juga membutuhkan dorongan dana besar-besaran pada saat ini,” jelasnya. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 29 Januari 2025 | 09:30 WIB KURS PAJAK 29 JANUARI 2025 - 04 FEBRUARI 2025

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Lanjutkan Rally Pelemahan terhadap Dolar AS

Rabu, 22 Januari 2025 | 09:25 WIB KURS PAJAK 22 JANUARI 2025 - 28 JANUARI 2025

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah Terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

Rabu, 15 Januari 2025 | 08:47 WIB KURS PAJAK 15 JANUARI 2025 - 21 JANUARI 2025

Kurs Pajak Terbaru: Bergerak Dinamis, Rupiah Melemah Terhadap Dolar AS

Rabu, 08 Januari 2025 | 10:01 WIB KURS PAJAK 8 JANUARI 2025 - 14 JANUARI 2025

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Menguat Terhadap Nyaris Semua Negara Mitra

BERITA PILIHAN
Minggu, 02 Februari 2025 | 15:30 WIB PMK 119/2024

Bertambah! Aspek Penelitian Restitusi Dipercepat WP Kriteria Tertentu

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ajukan NPWP Non-Efektif, WP Perlu Cabut Status PKP Dahulu

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:30 WIB KEPALA BPPK ANDIN HADIYANTO

‘Tak Hanya Unggul Teknis, SDM Kemenkeu Juga Perlu Berintegritas’

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

DJP Terbitkan Buku Manual Coretax terkait Modul Pembayaran

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:15 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Lima Hal yang Membuat Suket PP 55 Dicabut Kantor Pajak

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:00 WIB KOTA BANTUL

Banyak Penambang Tak Terdaftar, Setoran Pajak MBLB Hanya Rp20,9 Juta

Minggu, 02 Februari 2025 | 12:00 WIB CORETAX DJP

PIC Kini Bisa Delegasikan Role Akses Pemindahbukuan di Coretax DJP

Minggu, 02 Februari 2025 | 11:30 WIB KOTA MEDAN

Wah! Medan Bisa Kumpulkan Rp784,16 Miliar dari Opsen Pajak

Minggu, 02 Februari 2025 | 10:30 WIB PMK 116/2024

Organisasi dan Tata Kerja Setkomwasjak, Unduh Peraturannya di Sini