AUSTRALIA

Negara Bagian di Australia ini Pertimbangkan Pajak Kesehatan Mental

Redaksi DDTCNews | Jumat, 29 November 2019 | 14:42 WIB
Negara Bagian di Australia ini Pertimbangkan Pajak Kesehatan Mental

Ilustrasi. (Foto: American Psychological Association)

MELBOURNE, DDTCNews – Victoria, negara bagian Australia ini berencana mengenakan pajak atau retribusi baru untuk kesehatan mental. Hal ini terjadi setelah Komisi Kerajaan Kesehatan Menteral mengajukan laporan sementara ke parlemen pada Kamis (29/11/2019).

Sekitar 3,1% dari populasi Victoria hidup dengan penyakit mental yang parah. Sementara, sistem kesehatan Victoria hanya menawarkan layanan kesehatan mental klinis untuk 1,1% dari populasi. Pengeluaran per kapita untuk kesehatan mental juga lebih rendah di antara semua negara bagian.

“Komisi merekomendasikan pemerintah merancang dan mengimplementasikan mekanisme pendapatan baru (pajak atau retribusi) untuk menyediakan dana operasional kesehatan mental,” demikian kutipan rekomendasi dalam laporan tersebut.

Baca Juga:
Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Laporan tersebut memperkirakan biaya ekonomi kesehatan mental yang buruk ke Victoria adalah AU$14,2 miliar per tahun. Sistem yang ada saat ini dinilai tidak siap untuk tantangan kesehatan mentral sekarang maupun masa depan.

Perdana Menteri Daniel Andrews mengatakan pungutan itu akan berlaku pada 2020. Namun, masih perlu waktu bagi pemerintah untuk menetapkan bentuk pungutan yang akan diambil. Sementara pungutan nasional lebih disukai, Victoria perlu mengambil tindakan segera.

“Anggota senior pemerintah akan menghabiskan musim panas untuk melihat opsi [pungutan],” katanya. Pemerintah negara bagian telah berkomitmen untuk menerapkan semua rekomendasi yang dibuat oleh Komisi.

Baca Juga:
Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Berlanjut Melemah terhadap Dolar AS

Ketua Komisi Penny Armytage mengatakan saat ini tengah terjadi krisis kesehatan mental. Sistem yang ada gagal dan tidak mampu memenuhi kebutuhan setiap orang yang membutuhkannya. Kondisi seperti ini, sambungnya, harus diubah.

“Waktunya telah tiba untuk mendapatkan pendanaan layanan kesehatan mental yang benar."

Laporan sementara itu mengusulkan layanan perumahan pertama dirancang dan disampaikan oleh orang-orang yang memiliki pengalaman hidup terkait kesehatan mental. Komisi juga merekomendasikan tambahan 170 acute beds untuk pemuda dan dewasa.

Baca Juga:
Beri Konsultasi Pajak Gratis bagi Warga, Australia Tambah ‘Tax Clinic’

Komisi juga merekomendasikan agar ada peningkatan tenaga kesehatan mental, termasuk melalui beasiswa pascasarjana dan rotasi psikiatri. Komisi juga ingin agar ada penciptaan Aboriginal Social and Emotional Wellbeing Centre.

Rekomendasi juga termasuk memperluas tim kesejahteraan sosial dan emosional, memperluas tim kesejahteraan sosial dan emosional untuk lebih mendukung orang-orang Aborigin, dan mendanai penjangkauan dan dukungan klinis untuk orang-orang yang telah mencoba bunuh diri.

Seperti dilansir The Guardian, CEO Victorian Council of Social Service Emma King setuju adanya retribusi agar dapat menjadi bagian dari solusi pendanaan kesehatan mental. Menurutnya, biaya untuk tidak bertindak jauh lebih besar daripada biaya bertindak.

“Kuncinya adalah memastikan investasi baru mengalir langsung ke penduduk Victoria berpenghasilan rendah yang paling membutuhkan mereka dn kehilangan kesempatan. Layanan kesehatan mental kita juga membutuhkan dorongan dana besar-besaran pada saat ini,” jelasnya. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Rabu, 16 Oktober 2024 | 10:01 WIB KURS PAJAK 16 OKTOBER 2024 - 22 OKTOBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Berlanjut Melemah terhadap Dolar AS

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN