Negara Bagian AS Ini Sahkan RUU Keringanan Pajak, Tarif PPh Dipangkas

LINCOLN, DDTCNews – Pemerintah Negara Bagian Nebraska, Amerika Serikat akhirnya mengesahkan rancangan UU tentang keringanan pajak. Langkah ini diambil setelah proses perumusan pake insentif pajak yang cukup alot selama berbulan-bulan.

RUU (LB873) akan mengurangi tarif pajak penghasilan (PPh) pada lapisan teratas untuk orang pribadi dan badan. Tak hanya itu RUU tersebut juga akan memperluas kredit pajak atas properti wajib pajak dan mengakselerasi penghapusan PPh atas penghasilan jaminan sosial.

“Insentif pajak ini diperkirakan oleh Departemen Keuangan Nebraska akan menghasilkan pertumbuhan keuangan negara bagian dari US$213,8 juta pada 2023-2024 menjadi US$867,2 juta pada 2026-2027,” tulis Hastings Tribune, dikutip Jumat (8/4/2022).

Berdasarkan RUU yang disahkan, tarif PPh teratas orang pribadi dan badan akan dikurangi menjadi 5,84% dalam periode 5 tahun. Saat ini tarif PPh teratas untuk orang pribadi sebesar 6,84% dan 7,5% untuk badan, namun akan turun menjadi 7% pada tahun depan.

RUU tersebut juga mengesahkan adanya pengembalian kredit PPh atas properti wajib pajak. Fasilitas ini berlaku pada bagian dari pajak properti yang dibayarkan wajib pajak untuk mendukung perguruan tinggi.

Selain itu, penghapusan PPh negara bagian dari manfaat jaminan sosial akan dilaksanakan selama 4 tahun.

Ketua Biro Pertanian Nebraska Mark McHargue memuji pengesahan RUU itu. Mereka menyebut pengesahan RUU sebagai tindakan berani pemerintah. RUU tersebut akan menjadi aturan yang transformatif bagi petani dan peternak di seluruh negara bagian Nebraska.

“Ketika [implementasi RUU telah] sepenuhnya dilaksanakan dalam 5 tahun ke depan, dampaknya diperkirakan akan menghemat US$886 juta pajak properti warga Nebraska per tahunnya,” ujar McHargue. (sap)