INGGRIS

Mission Impossible 7 Ditawari Insentif dan Boleh Syuting di Inggris

Dian Kurniati | Sabtu, 11 Juli 2020 | 07:01 WIB
Mission Impossible 7 Ditawari Insentif dan Boleh Syuting di Inggris

Proses syuting film Mission Impossible 7. (Foto: Paramount)

LONDON, DDTCNews - Pemerintah Inggris kembali membuka negaranya untuk penyelenggaraan berbagai acara hiburan dan olahraga, termasuk film, pascapandemi virus Corona.

Menteri Kebudayaan Inggris Oliver Dowden mengatakan telah berkomunikasi dengan produser dan pemeran Mission Impossible 7 Tom Cruise agar memulai proses produksi film tersebut. Dia juga menawarkan insentif pajak agar Inggris kian diminati produser film blockbuster sebagai lokasi syuting.

"Kreativitas dan keahlian kami, serta fasilitas keringanan pajak ini sangat berhasil menjadikan Inggris sebagai lokasi [produksi film] yang sangat diminati, yang pada gilirannya juga memberikan dampak besar bagi perekonomian kami," katanya dalam keterangan resmi, dikutip Senin (6/7/2020).

Baca Juga:
Veteran dan Pensiunan Dapat Insentif, Setoran PBB Tetap Capai Target

Film Mission Impossible 7 seharusnya memulai proses produksi pada September 2020 dan akan dirilis pada November 2021. Menurut rencana, film tersebut diproduksi di Studio Warner Bros Leavesden di Hertfordshire, Inggris.

Dowden mengatakan proses produksi film yang kembali normal di Inggris bukan hanya menjadi kabar baik bagi pecinta film, melainkan juga ribuan pekerja yang terlibat di industri layar lebar dan sektor-sektor pendukungnya.

Menurutnya para kru film akan kembali bekerja mengoperasikan kamera, setelah terpaksa menganggur selama pandemi. Ia membolehkan orang-orang asing datang ke Inggris yang secara khusus akan mengerjakan produksi film dan televisi.

Baca Juga:
Diperpanjang hingga 2030, Lahan Pertanian di Negara Ini Bebas Pajak

Namun, tetap ada pemeriksaan kesehatan dan harus disertai perjanjian kerja sama produksi resmi. Setiap orang tersebut akan diminta untuk tinggal selama 14 hari dalam area yang hanya mencakup tempat tinggal dan lokasi produksi film.

Kebijakan tersebut ditempuh untuk mengisolasi para pemain dan kru dari masyarakat umum, sekaligus mendorong setiap studio dan perusahaan produksi mengembangkan prosedur produksi yang aman.

Kepala Eksekutif Komisi Film Inggris Adrian Wootton menyambut baik kebijakan Kementerian Kebudayaan tersebut. Menurutnya, pembukaan kembali proses produksi film dan televisi pascapandemi menunjukkan peran penting sektor usaha itu bagi perekonomian Inggris.

Baca Juga:
Negara Ini Bebaskan Pajak untuk Pengusaha Beromzet hingga Rp1 Miliar

Menurutnya, investasi di sektor film dan televisi pada 2019 mencapai lebih dari £3 miliar, dan memainkan peran untuk memulihkan perekonomian negara pascalockdown. Komisi Film Inggris juga telah merilis panduan untuk memastikan semua proses produksi film akan aman dari virus Corona.

"Hal ini akan memungkinkan para pemain dan kru film internasional kembali ke Inggris untuk terus bekerja memproduksi film-film blockbuster," ujarnya.

Selain produksi film, lampu hijau juga diberikan Pemerintah Inggris kepada berbagai acara olahraga. Misalnya balapan untuk memperingati 70 tahun Grand Prix Inggris pada 2 dan 9 Agustus 2020 di Sirkuit Silverstone.

Selain itu, izin juga diberikan pada pertandingan kriket internasional, Liga Champions dan Liga Eropa, kejuaraan PGA Masters, serta kejuaraan snooker. Adapun izin untuk perlombaan memanah, balap kuda, dan acara olahraga lainnya akan segera menyusul. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 23 Desember 2024 | 17:30 WIB KABUPATEN SIDOARJO

Veteran dan Pensiunan Dapat Insentif, Setoran PBB Tetap Capai Target

Sabtu, 21 Desember 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Klaim Insentif Pajak 2025 Sudah Akomodir Rumah Tangga dan UMKM

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?