ISRAEL

Menkeu Usulkan Kebijakan Pajak Baru, Pemkot di Negara Ini Mogok Kerja

Vallencia | Minggu, 21 Mei 2023 | 13:30 WIB
Menkeu Usulkan Kebijakan Pajak Baru, Pemkot di Negara Ini Mogok Kerja

Ilustrasi.

YERUSALEM, DDTCNews – Federasi Pemerintah Daerah di Israel melakukan aksi pemogokan sebagai wujud penolakan terhadap rencana pemerintah pusat terkait dengan redistribusi pendapatan pajak properti dari kota makmur ke kota yang kurang makmur.

Sejak 15/5/2023, Federasi Pemda yang diwakili sekitar 200 kotamadya melakukan pembekuan umum dalam penyediaan layanan kota, termasuk pendidikan. Menurut federasi, usulan pemerintah pusat tak dapat diterima oleh pemerintah daerah .

“Kami menentangnya, kami menentangnya sejak awal, dan kami menentangnya sekarang juga. Saya berharap itu akan hilang dari dunia,” kata Walikota Modi'in-Maccabim-Reut Haim Bibas seperti dikutip dari jns.org, Minggu (21/5/2023).

Baca Juga:
WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Permasalahan ini bermula dari usulan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich perihal redistribusi pajak properti dari kota-kota makmur ke kota yang kurang makmur. Somtrich menilai langkah ini dilakukan untuk menciptakan keadilan antarkota.

Redistribusi yang diusulkan yang akan membuat pendapatan dari kota yang lebih kaya menyubsidi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong pembangunan rumah yang terjangkau.

Namun, rencana pemerintah tersebut mendapatkan protes keras dari Federasi Pemda dan berujung pada pemogokan layanan kota secara massal.

Baca Juga:
Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Menanggapi kondisi tersebut, Smotrich menuturkan akan tetap mengambil langkah tersebut. Dia juga tak gentar terhadap ancaman dan akan bertindak secara profesional untuk kepentingan negara dan warga negara Israel.

“Kami tidak boleh menyerah pada ancaman dan kekerasan. Kami sedang menuju perjuangan besar melawan kekuatan pasar yang luar biasa. Harapannya, langkah yang akan diambil ini dapat memecah sentralisasi dan monopoli,” tuturnya.

Pemerintah kota yang melakukan pemogokan antara lain Tel Aviv, Holon, Ramat Gan, Givatayim, Kfar Saba, Ra'anana, Rishon Lezion, Herzliya, Hod Hasharon, Modi'in, Ramle, Ness Ziona, Ashdod, Hadera.

Kemudian, Haifa, Nesher, Beit She'an, Kiryat Ono, Shoham, Ganei Tikva, Yokne'am, Maale Gilboa and Eilat. Sementara itu, Yerusalem, Lod, Ashkelon, dan Harish tidak berpartisipasi. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja