THAILAND

Menkeu Ini Bilang Reformasi Penerimaan Diperlukan untuk Bayar Utang

Dian Kurniati | Jumat, 02 Desember 2022 | 20:09 WIB
Menkeu Ini Bilang Reformasi Penerimaan Diperlukan untuk Bayar Utang

Ilustrasi.

BANGKOK, DDTCNews - Menteri Keuangan Thailand Arkhom Termpittayapaisith menyatakan pemerintah sedang melakukan beberapa langkah reformasi untuk mengoptimalkan penerimaan negara.

Arkhom mengatakan pemerintah perlu meningkatkan penerimaan untuk membayar utang yang melonjak sepanjang pandemi Covid-19. Dia menyebut pemerintah telah menarik utang senilai THB1,5 triliun atau sekitar Rp664,5 triliun untuk menangani pandemi Covid-19.

"Pemerintah sekarang sedang melakukan reformasi di bidang penerimaan untuk meningkatkan kemampuannya membayar utang," katanya, Jumat (2/12/2022).

Baca Juga:
Sri Mulyani: Pajak Minimum Global Bikin Iklim Investasi Lebih Sehat

Arkhom mengatakan pemerintah telah meningkatkan belanja negara untuk menangani pandemi sekaligus memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Setelah pandemi terkendali, pemerintah pun perlu segera menyehatkan APBN dan membayar utang.

Dia menjelaskan langkah reformasi yang dilakukan pemerintah termasuk memperluas basis pajak. Baru-baru ini, pemerintah telah menyetujui pengenaan pajak sebesar 0,1% atas perdagangan saham mulai 2023.

Pengenaan pajak atas transaksi saham pernah masuk dalam undang-undang, tetapi kemudian dihapuskan sejak 1991 untuk menarik investor di pasar modal. Setelah 30 tahun, pemerintah pun ingin kembali mengenakan pajak atas perdagangan saham.

Baca Juga:
Pajak Minimum Global Timbulkan Pajak Tambahan, Begini Cara Hitungnya

Dengan kebijakan tersebut, pemerintah memperkirakan akan memperoleh tambahan penerimaan senilai THB15 miliar atau sekitar Rp6,69 triliun per tahun.

Arkhom menjelaskan negara tidak boleh terus berutang karena bakal menyebabkan inflasi. Peningkatan penerimaan pajak diharapkan mampu menurunkan tingkat utang pemerintah pada tahun depan.

"Ketika kami berutang, artinya kami harus membayar utang tersebut," ujarnya dilansir nationmultimedia.com.

Arkhom menambahkan reformasi penerimaan tetap harus berjalan meski Thailand menghadapi berbagai tantangan ekonomi seperti inflasi tinggi dan penurunan ekspor. Di sisi lain, penerimaan pajak juga lebih rendah dari perkiraan. Pada kuartal III/2022, penerimaan pajak terkontraksi 5% dari target. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 24 Januari 2025 | 17:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani: Pajak Minimum Global Bikin Iklim Investasi Lebih Sehat

Jumat, 24 Januari 2025 | 14:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Hadiri Acara WEF, Trump Tawarkan Tarif Pajak 15 Persen untuk Investor

Jumat, 24 Januari 2025 | 10:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Capai Target 2024, Kanwil DJP Jakarta Barat Kumpulkan Rp64,7 Triliun

BERITA PILIHAN
Jumat, 24 Januari 2025 | 18:30 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pajak atas Biaya Overhead dari Luar Negeri

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:10 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Dibuka! Batch Terbaru Pelatihan Intensif Transfer Pricing DDTC Academy

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Masyarakat Nonpeserta BPJS Bisa Ikut Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Jumat, 24 Januari 2025 | 17:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani: Pajak Minimum Global Bikin Iklim Investasi Lebih Sehat

Jumat, 24 Januari 2025 | 15:30 WIB PROFIL PERPAJAKAN KONGO

Seputar Aturan Perpajakan Kongo, PPN-nya Pakai Skema Multi-Tarif

Jumat, 24 Januari 2025 | 14:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Hadiri Acara WEF, Trump Tawarkan Tarif Pajak 15 Persen untuk Investor

Jumat, 24 Januari 2025 | 14:00 WIB PROVINSI ACEH

Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan, Pemprov Raup Rp46,78 Miliar

Jumat, 24 Januari 2025 | 12:00 WIB CORETAX SYSTEM

Isi Data Transaksi XML Faktur Pajak Digunggung, Tak Wajib Detail