THAILAND

Menkeu Ini Bilang Reformasi Penerimaan Diperlukan untuk Bayar Utang

Dian Kurniati | Jumat, 02 Desember 2022 | 20:09 WIB
Menkeu Ini Bilang Reformasi Penerimaan Diperlukan untuk Bayar Utang

Ilustrasi.

BANGKOK, DDTCNews - Menteri Keuangan Thailand Arkhom Termpittayapaisith menyatakan pemerintah sedang melakukan beberapa langkah reformasi untuk mengoptimalkan penerimaan negara.

Arkhom mengatakan pemerintah perlu meningkatkan penerimaan untuk membayar utang yang melonjak sepanjang pandemi Covid-19. Dia menyebut pemerintah telah menarik utang senilai THB1,5 triliun atau sekitar Rp664,5 triliun untuk menangani pandemi Covid-19.

"Pemerintah sekarang sedang melakukan reformasi di bidang penerimaan untuk meningkatkan kemampuannya membayar utang," katanya, Jumat (2/12/2022).

Baca Juga:
Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Arkhom mengatakan pemerintah telah meningkatkan belanja negara untuk menangani pandemi sekaligus memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Setelah pandemi terkendali, pemerintah pun perlu segera menyehatkan APBN dan membayar utang.

Dia menjelaskan langkah reformasi yang dilakukan pemerintah termasuk memperluas basis pajak. Baru-baru ini, pemerintah telah menyetujui pengenaan pajak sebesar 0,1% atas perdagangan saham mulai 2023.

Pengenaan pajak atas transaksi saham pernah masuk dalam undang-undang, tetapi kemudian dihapuskan sejak 1991 untuk menarik investor di pasar modal. Setelah 30 tahun, pemerintah pun ingin kembali mengenakan pajak atas perdagangan saham.

Baca Juga:
Kejar Pendapatan, DPR Imbau Pemerintah Optimalkan Sektor Perkebunan

Dengan kebijakan tersebut, pemerintah memperkirakan akan memperoleh tambahan penerimaan senilai THB15 miliar atau sekitar Rp6,69 triliun per tahun.

Arkhom menjelaskan negara tidak boleh terus berutang karena bakal menyebabkan inflasi. Peningkatan penerimaan pajak diharapkan mampu menurunkan tingkat utang pemerintah pada tahun depan.

"Ketika kami berutang, artinya kami harus membayar utang tersebut," ujarnya dilansir nationmultimedia.com.

Arkhom menambahkan reformasi penerimaan tetap harus berjalan meski Thailand menghadapi berbagai tantangan ekonomi seperti inflasi tinggi dan penurunan ekspor. Di sisi lain, penerimaan pajak juga lebih rendah dari perkiraan. Pada kuartal III/2022, penerimaan pajak terkontraksi 5% dari target. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Senin, 21 Oktober 2024 | 18:33 WIB PENDAPATAN NEGARA

Kejar Pendapatan, DPR Imbau Pemerintah Optimalkan Sektor Perkebunan

Minggu, 20 Oktober 2024 | 14:00 WIB HONG KONG

Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN