KEBIJAKAN PAJAK

Mengenal Pajak Lingkungan dan Prinsip Pemungutannya

Hamida Amri Safarina | Rabu, 14 Juli 2021 | 16:24 WIB
Mengenal Pajak Lingkungan dan Prinsip Pemungutannya

BEBERAPA tahun terakhir, isu permasalahan lingkungan makin sering menjadi topik perbincangan. Mulai dari masalah sampah di darat dan lautan, pemanasan global, hingga perubahan iklim. Perlu disadari permasalahan lingkungan ini tidak hanya dihadapi oleh satu negara, tapi negara-negara di dunia.

Persoalan tersebut dinilai menjadi faktor utama terjadinya kerusakan lingkungan yang berdampak secara signifikan bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Kerusakan lingkungan juga diperkirakan dapat menimbulkan ganggungan terhadap kegiatan sosial dan ekonomi pada kemudian hari.

Merespons permasalahan tersebut, berbagai negara serta instansi nasional dan internasional berupaya untuk mencegah serta menanggulangi kerusakan lingkungan yang terjadi. Salah satu kebijakan yang diusulkan dari sisi fiskal ialah menerapkan pajak lingkungan (environmental taxes).

Baca Juga:
Gratis! Download 10 Buku Pajak yang Diterbitkan DDTC

Lantas, apakah yang dimaksud dengan pajak lingkungan? Kemudian, bagaimana prinsip pemungutannya?

Definisi dan prinsip pemungutan pajak lingkungan dijawab tuntas dalam buku yang berjudul A Proposition for a Multilateral Carbon Tax Treaty. Ditulis oleh Tatiana Falcao, karya ini merupakan hasil penelitian disertasinya yang kemudian diterbitkan pada 2019.

Penelitian yang dilakukan penulis mengacu pada prinsip dan peraturan terkait dengan lingkungan yang berlaku secara internasional, seperti UN Framework Convention on Climate Change, the Kyoto Protocol, dan the Paris Agreement.

Baca Juga:
DDTC Rilis Buku SDSN UU KUP, PPh, dan PPN Terbaru Versi Bahasa Inggris

Penulis mengungkapkan berbagai negara dan organisasi internasional telah banyak memberikan definisi mengenai pajak lingkungan. Namun demikian, definisi yang diberikan tersebut hanya dengan menggunakan contoh untuk menjelaskan pajak lingkungan.

Definisi yang diberikan tersebut tidak dapat menggambarkan permasalahan dan tidak dapat menghubungkannya dengan materi perpajakan.

Menurut Falcao, definisi pajak lingkungan yang paling komprehensif diberikan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Menurut OECD, pajak lingkungan adalah pajak yang pemungutannya berbasis suatu unit fisik yang terbukti memiliki dampak negatif terhadap lingkungan.

Baca Juga:
Menkeu Rilis Pedoman Pembukuan Terbaru di Bidang Kepabeanan dan Cukai

Pajak lingkungan tersebut, menurut OECD, dapat terbagi menjadi empat kategori, yakni pajak energi, pajak transportasi, pajak atas polusi, dan pajak atas sumber daya. Pajak lingkungan harus digunakan secara eksklusif untuk meningkatkan kualitas lingkungan.

Lebih lanjut, penulis berpendapat pemungutan pajak lingkungan harus berdasarkan tiga prinsip umum. Pertama, prinsip pencemar membayar (polluters pay principle). Prinsip ini pertama kali diusulkan pada 1970 oleh OECD. Pada dasarnya pandangan yang ditawarkan adalah pihak pencemar diwajibkan untuk memikul biaya yang diperlukan dalam rangka memperbaiki lingkungan.

Biaya yang dikeluarkan pihak yang melakukan pencemaran lingkungan tersebut dihitung berdasarkan pada barang dan/atau jasa yang menyebabkan pencemaran lingkungan selama proses produksi atau proses konsumsi dilakukan. Prinsip ini juga berpijak pada pemahaman bahwa kegiatan positif ataupun negatif terhadap lingkungan harus dihitung dengan matang.

Baca Juga:
Perkuat Literasi Pajak, 9 Buku DDTC Ini Bisa Diunduh Gratis!

Kedua, prinsip pencegahan (the prevention principle). Prinsip pencegahan ini diadopsi dari prinsip dasar hukum lingkungan yang berlaku secara internasional. Dalam prinsip ini, setiap negara harus mengetahui jenis kegiatan yang menghasilkan polusi dan menimbulkan kerusakan lingkungan bagi negaranya sendiri dan negara lain.

Kemudian negara penghasil polusi harus melakukan upaya optimal untuk mencegah kerusakan lingkungan atas kegiatan produksi dan konsumsi yang dilakukannya.

Ketiga, prinsip kehati-hatian (the precautionary principle). Prinsip kehati-hatian merupakan prinsip ketiga yang bertujuan untuk melakukan penanggulangan atas adanya kerusakan lingkungan.

Baca Juga:
Catat! Buku Hiburan, Roman Populer, Hingga Komik Tetap Kena Bea Masuk

Prinsip ini berfokus pada situasi yang mungkin atau tidak mungkin terjadi di masa depan atas suatu aktivitas yang dilakukan masa sekarang. Prinsip kehati-hatian tersebut pertama kali dicetuskan dalam The World Charter for Nature dan diadopsi oleh PBB pada 1982.

Falcao menyatakan pada dasarnya permasalahan global membutuhkan solusi yang global. Oleh karena itu, pengaturan mengenai pajak lingkungan perlu menjadi diskursus internasional dan melibatkan pemerintah negara, lembaga internasional, serta pengusaha.

Buku ini memberikan solusi yang tepat terhadap permasalahan lingkungan yang saat ini sedang dihadapi. Buku yang diterbitkan IBFD ini cocok dibaca oleh para akademisi, praktisi, mahasiswa, dan khususnya instansi pemerintah yang hendak menyusun kebijakan pajak atas lingkungan.

Nah tertarik membaca buku ini?. Silakan baca bukunya secara gratis di DDTC Library!*

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 24 Desember 2024 | 09:12 WIB LITERATUR PAJAK

Gratis! Download 10 Buku Pajak yang Diterbitkan DDTC

Senin, 23 Desember 2024 | 12:00 WIB PMK 104/2024

Menkeu Rilis Pedoman Pembukuan Terbaru di Bidang Kepabeanan dan Cukai

Jumat, 20 Desember 2024 | 19:53 WIB BUKU PAJAK

Perkuat Literasi Pajak, 9 Buku DDTC Ini Bisa Diunduh Gratis!

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra