PRANCIS

Menangi Pemilu, Calon Perdana Menteri Prancis Bakal Pajaki Ekspat

Muhamad Wildan | Rabu, 07 Agustus 2024 | 19:00 WIB
Menangi Pemilu, Calon Perdana Menteri Prancis Bakal Pajaki Ekspat

Lucie Castets. foto: entrevue.fr

PARIS, DDTCNews - Koalisi partai-partai berhaluan kiri Prancis, Nouveau Front Populaire (NFP) berencana mengadopsi citizenship-based taxation bila calonnya, Lucie Castets, terpilih menjadi perdana menteri.

Menurut Castets, pemajakan berbasis kewarganegaraan diperlukan agar Prancis bisa mengenakan pajak terhadap para warga negaranya yang tinggal di luar negeri.

"Kita membutuhkan ekspatriat untuk membayarkan pajak kepada otoritas pajak Prancis, sama seperti ekspatriat AS yang membayar pajak kepada Internal Revenue Service (IRS)," katanya, dikutip pada Rabu (7/8/2024).

Baca Juga:
Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Saat ini, Prancis masih menganut residence-based taxation. Dengan demikian, warga negara Prancis yang berstatus subjek pajak luar negeri (SPLN) hanya diwajibkan untuk membayar pajak atas penghasilan mereka yang berasal dari Prancis.

Hal ini berbeda dengan AS yang mewajibkan warga negaranya untuk melaporkan seluruh penghasilannya ke IRS meskipun orang tersebut sama sekali tidak menerima penghasilan dari AS. Warga negara AS juga harus mendeklarasikan negara tempat tinggalnya kepada IRS.

Selain berencana mengadopsi citizenship-based taxation, Castets juga berencana menambah jumlah lapisan atau layer tarif PPh orang pribadi. Rencananya, layer tarif PPh orang pribadi akan dinaikkan dari yang saat ini hanya 5 layer menjadi 14 layer.

Baca Juga:
Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global

Penambahan layer tarif tersebut diperlukan untuk menambah kontribusi pajak dari orang kaya sekaligus meringankan beban pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak kelas menengah dan bawah.

"Bagi sebagian besar rumah tangga, kebijakan yang kami usulkan akan menurunkan beban pajak mereka," ujar Castets seperti dilansir connexionfrance.com.

Tak hanya itu, NFP juga akan memberlakukan kembali pajak kekayaan yang sempat dihapus oleh Presiden Emmanuel Macron. Bila pajak kekayaan diberlakukan kembali, semua bentuk kekayaan akan menjadi objek pajak. Saat ini, pajak kekayaan hanya dikenakan atas aset properti.

Baca Juga:
PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?

Menurut Castets, seluruh kebijakan pajak yang diusung oleh NFP akan menghasilkan tambahan penerimaan pajak senilai €150 miliar hingga 2027. Mayoritas tambahan penerimaan pajak tersebut berasal dari orang kaya dan korporasi. Tambahan penerimaan pajak akan dipakai untuk merevitalisasi perekonomian Prancis.

Sebagai informasi, partai-partai kiri Prancis yang tergabung dalam NFP berhasil memenangkan 180 kursi dari total 577 kursi yang tersedia dalam pemilu yang digelar pada Juli 2024. Koalisi petahana, Ensemble, hanya memperoleh 86 kursi. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 11:17 WIB PENGADILAN PAJAK

Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 11:17 WIB PENGADILAN PAJAK

Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Dukung Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga oleh Prabowo

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pahami Perincian Penelitian Bukti Potong Atas WP Restitusi Dipercepat

Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan