Masuk Daftar Prioritas Pengawasan, Toko Kelontong Dikunjungi Fiskus

BLORA, DDTCNews – Petugas Seksi Pengawasan V Kantor Pelayanan Pajak (KPP) KPP Pratama Blora melakukan kunjungan dinas ke salah satu wajib pajak di Desa Dimoro, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan pada 2 Februari 2023.

KPP Pratama Blora menyatakan kunjungan dinas dilakukan untuk menindaklanjuti Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) terkait dengan permintaan data dan/keterangan. Pada saat bersamaan, petugas juga memberikan edukasi kewajiban perpajakan UMKM.

“Ada beberapa wajib pajak yang masuk dalam DPP untuk Seksi Pengawasan V. Salah satunya adalah toko kelontong yang dimiliki oleh Sutoyo,” sebut KPP seperti dikutip dari situs web Ditjen Pajak (DJP) Selasa, (14/3/2023).

KPP Pratama Blora berharap kunjungan kerja ke alamat wajib pajak tersebut dapat meningkatkan pengawasan wajib pajak secara efektif, sekaligus membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sementara itu, Sutoyo menyambut baik kunjungan perugas pajak. Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi waktu yang tepat bagi wajib pajak untuk bertanya seputar kewajiban perpajakannya, terutama sebagai UMKM.

“Saya berusaha kooperatif supaya kewajiban perpajakan saya dapat terpenuhi dengan baik,” tuturnya.

Merujuk pada SE-05/PJ/2022, kunjungan (visit) adalah kegiatan yang dilakukan oleh pegawai DJP yang ditugaskan untuk mendatangi tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas wajib pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu dan memiliki kaitan dengan wajib pajak.

Terdapat beberapa tujuan dilakukannya kunjungan oleh petugas pajak ke alamat wajib pajak. Pertama, melaksanakan penelitian atas pemenuhan kewajiban formal terkait layanan dan/atau fasilitas perpajakan yang diterima atau dimiliki oleh wajib pajak.

Kedua, melaksanakan pembinaan berupa bimbingan, imbauan, penyuluhan, dan/atau pemberian konsultasi kepada wajib pajak. Ketiga, melaksanakan kegiatan penelitian kepatuhan material. Keempat, melaksanakan kegiatan P2DK.

Kelima, melaksanakan validasi terkait dengan kesesuaian antara data dan/atau status wajib pajak menurut administrasi DJP dengan kondisi sebenarnya. Keenam, melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh kepala KPP. (rig)