Masih Tertekan Pandemi, Pengusaha Kembali Butuh Pengurangan Pajak

HANOI, DDTCNews - Pemerintah Vietnam didesak untuk memberikan kembali insentif pajak untuk menyelamatkan perekonomian di tengah pandemi Covid-19.

Komite Rakyat Kota Ho Chi Minh dikabarkan mengirimkan surat kepada Kementerian Keuangan berisi permintaan insentif pajak. Menurut mereka, penyebaran Covid-19 varian delta yang tinggi menyebabkan pelaku usaha tertekan dan sulit untuk bertahan.

"Biaya pengujian kesehatan pekerja, perawatan medis, dan penyediaan peralatan pelindung diri seperti masker harus menjadi pengurang pajak," bunyi dokumen yang disampaikan Komite Rakyat Kota Ho Chi Minh, dikutip pada Minggu (3/10/2021).

Dokumen itu menyarankan pemerintah memberikan insentif berupa pengurangan PPh badan, PPN, dan biaya sewa tanah. Pengusaha juga membutuhkan memperpanjang batas waktu pembayaran pajak dan subsidi bunga kredit.

Mereka menyerukan pemotongan PPh badan sebesar 50% untuk bisnis dengan pendapatan tahunan kurang dari VND200 miliar atau Rp125,5 miliar tahun ini serta diskon 30% untuk 2022 dan 2023.

Beban pajak tersebut juga idealnya bisa dikurangkan dengan biaya uji Covid-19 kepada pekerja, perawatan medis, makanan dan biaya hidup, serta penyediaan alat pelindung diri.

Lalu, komite juga meminta penghapusan PPh, PPN, pajak sumber daya alam, dan pajak perlindungan lingkungan kepada bisnis UMKM pada paruh kedua 2021 dan dua tahun ke depan. PPh karyawan juga perlu dibebaskan sementara.

"Batas waktu pembayaran pajak harus diperpanjang hingga kuartal II/2022 tanpa denda keterlambatan pembayaran," bunyi dokumen itu seperti dilansir vietnamplus.vn.

Di sisi lain, pelaku usaha yang memiliki utang sewa tanah juga perlu diringankan dengan memberikan potongan 50%. Kelompok yang membutuhkan bantuan ini utamanya sektor pariwisata dan bisnis-bisnis terkait. (rig)