Masalah Utang Saat Pandemi, Kebijakan Pajak Jadi Solusi Tunggal

WASHINGTON DC, DDTCNews – Pemerintah di banyak negara telah mengeluarkan uang dalam jumlah besar dalam menanggulangi dampak pandemi Covid-19. Isu kebijakan pajak diprediksi menjadi topik hangat yang dibahas di berbagai negara.

Manajer Kebijakan Publik European Network on Debt and Development Tove Ryding memproyeksi perdebatan seputar kebijakan pajak akan mewarnai pengelolaan fiskal domestik pada tahun ini di banyak negara. Upaya mendesain sistem perpajakan internasional yang lebih baik juga menjadi isu penting.

"Perdebatan pajak ini mengarah pada pertanyaan yang sangat sensitif tentang siapa yang harus membayar tagihan Corona," katanya, dikutip pada Kamis (21/1/2021).

Ryding menuturkan opsi kebijakan pajak menjadi satu-satunya pilihan untuk mengembalikan defisit anggaran yang melebar pada tahun lalu. Menurutnya, tingkat utang di beberapa negara sudah sangat tinggi. Sementara itu, banyak miliarder dan perusahaan yang justru bertambah kaya selama krisis Covid-19.

Dia memaparkan tingkat utang global pada 2020 sudah melonjak lebih dari US$270 triliun sebagai modal pemerintah dalam menangani pandemi. Situasi tersebut menyebabkan dampak lanjutan pengelolaan keuangan negara tidak akan berakhir dalam waktu dekat.

Ekonom Institute for Fiscal Studies London Stuart Adam mengatakan langkah kebijakan lanjutan pada tahun ini adalah mempercepat proses pemulihan ekonomi. Oleh karena itu, perlu upaya ekstra untuk menangani defisit anggaran dan utang. Menurutnya, kebijakan pajak menjadi satu-satunya jalan yang bisa ditempuh pemerintah di banyak negara.

"Setiap negara kemudian harus memilih kebijakan yang paling tepat untuk membantu dengan dukungan, stimulus, dan upaya mengurangi defisit. Kebijakan pajak menjadi satu-satunya alat yang tersedia," ujarnya.

Ekonom dari Copenhagen Business School Rasmus Corlin Christensen mengatakan rencana reformasi pajak digital mendapatkan momentum besar untuk dirampungkan pada tahun ini. Dia menegaskan perusahaan digital merupakan entitas bisnis yang mendapatkan keuntungan dari pandemi Covid-19.

Menurutnya, publik di berbagai negara akan semakin kencang menekan pemerintahnya untuk memastikan perusahaan multinasional membayar tagihan pajak dengan adil dan sesuai dengan tempat operasional perusahaan.

"Saat negosiasi berlanjut perlu untuk dipantau apakah aturan baru tersebut akan menguntungkan negara-negara berkembang kecil juga," imbuhnya, seperti dilansir icij.org. (kaw)