MALAYSIA

Malaysia Berencana Pangkas Tarif Windfall Tax Minyak Kelapa Sawit

Dian Kurniati | Sabtu, 07 Oktober 2023 | 09:00 WIB
Malaysia Berencana Pangkas Tarif Windfall Tax Minyak Kelapa Sawit

Ilustrasi. Petani memanen buah sawit di kebunnya di Desa Tibo, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Minggu (10/9/2023). ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah/nz.

KUALA LUMPUR, DDTCNews - Kementerian Perkebunan dan Komoditas Malaysia telah mengusulkan penurunan tarif windfall tax pada industri kelapa sawit di beberapa negara bagian.

Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Perkebunan dan Komoditas Datuk Seri Fadillah Yusof mengatakan penurunan tarif windfall tax akan mendukung pengusaha mengembangkan industri kelapa sawit. Menurutnya, tarif windfall tax diusulkan turun dari 3% menjadi 1,5% pada APBN 2024.

"Mereka [pengusaha] tidak keberatan dengan windfall tax, tetapi mereka ingin melihat bagaimana pungutan tersebut dapat memberikan manfaat bagi industri, termasuk dalam hal insentif dan program seperti peremajaan kelapa sawit," katanya, dikutip pada Sabtu (7/10/2023).

Baca Juga:
Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Asosiasi Minyak Sawit Malaysia telah mendesak pemerintah menyesuaikan mengatur ulang kebijakan windfall tax. Salah satu usulannya yakni menaikkan batas harga minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) dalam kebijakan windfall tax dari RM3.000 menjadi RM3.500 per ton untuk Semenanjung Malaysia, serta dari RM3.500 menjadi RM4.000 per ton untuk Sabah dan Sarawak.

Asosiasi juga menyerukan insentif pajak untuk mendukung peremajaan perkebunan kelapa sawit dalam skala besar. Peremajaan tanaman kelapa sawit dinilai akan meningkatkan produktivitas di sektor kelapa sawit sekaligus mendukung rantai pasokan dan mempertahankan daya saing.

Fadillah memandang pemerintah memiliki komitmen besar untuk mendukung perkebunan dan industri kelapa sawit di Malaysia. Pemerintah juga menggencarkan program biodiesel agar permintaan kelapa sawit terus terjaga dalam jangka panjang.

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Menurutnya, industri biodiesel kelapa sawit menjadi bagian integral dari industri minyak kelapa sawit. Dengan permintaan yang tinggi dari industri biodiesel, diharapkan harga kelapa sawit akan terus tinggi sehingga menguntungkan para petani.

"Sebagai contoh saat penerapan B-10 di sektor transportasi dimulai dan diarahkan untuk mencapai B-20 secara nasional, konsumsi CPO diperkirakan meningkatkan hingga lebih dari 1 juta ton per tahun," ujarnya dilansir malaymail.com. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja