Lockdown 21 Hari, Pemerintah Bakal Beri Penundaan Setoran Pajak

JOHANNESBURG, DDTCNews – Menteri Keuangan Afrika Selatan Tito Mboweni mengumumkan serangkaian insentif pajak untuk menghadapi virus Corona (COVID-19).

Insentif pajak tersebut merupakan bagian dari paket stimulus fiskal yang telah dicanangkan oleh Presiden Cyril Ramaphosa dalam pidatonya terkait eskalasi langkah-langkah untuk memerangi COVID-19 pada 23 Maret 2020 lalu.

“Pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan pajak karena pandemi ini telah dinyatakan sebagai bencana nasional. Selain itu, merebaknya COVID-19 juga memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap ekonomi,” kata Mboweni, Minggu (29/3/2020).

Lebih lanjut, Mboweni mengatakan saat ini intervensi pemerintah sangat dibutuhkan untuk membantu mempertahankan pekerjaan dan bisnis yang mengalami tekanan. Secara lebih terperinci, setidaknya terdapat tiga insentif pajak yang diberikan.

Pertama, pemerintah akan memberikan subsidi pajak senilai 500 rand (setara Rp457.427) per bulan selama empat bulan ke depan. Subsidi pajak ini diberikan untuk karyawan sektor swasta yang berpenghasilan kurang dari 6.500 Rand (setara 5,9 juta) di bawah Insentif Pajak Ketenagakerjaan. Melalui insentif ini, pemerintah mengestimasi ada lebih dari 4 juta pekerja yang akan terbantu.

Kedua, South African Revenue Service (SARS) juga akan berupaya untuk mempercepat pembayaran penggantian insentif pajak untuk pekerja dari dua kali setahun menjadi setiap bulan.Percepatan tersebut dilakukan agar para pekerja segera mendapatkan tambahan uang tunai.

Ketiga, wajib pajak badan dengan omzet 50 juta rand (setara Rp45,7 miliar) atau di bawahnya akan diizinkan untuk menunda penyetoran atas 20% kewajiban pajak karyawannya selama empat bulan ke depan

Tidak hanya pajak karyawan, sebagian dari pajak penghasilan perusahaan juga dapat ditunda pembayarannya tanpa penalti atau bunga selama enam bulan ke depan. Pemerintah berharap intervensi ini dapat membantu 75.000 usaha kecil dan menengah.

Lebih lanjut, Mboweni mengatakan seluruh kebijakan tersebut akan dipublikasikan pada situs web National Treasury dan SARS paling lambat 1 April 2020 untuk mendapat komentar publik. Selain itu, Menkeu menekankan masih ada kemungkinan untuk pemerintah memberi insentif pajak lainnya.

"Bersama dengan Komisaris SARS, Departemen Keuangan Nasional juga akan mempertimbangkan penyesuaian tambahan untuk membantu upaya memerangi COVID-19,” ujar Mboweni.

Adapun saat ini, pemerintah Afrika Selatan menerapkan lockdown selama 21 hari, sehingga warga sangat dibatasi untuk keluar rumah dan sebagian besar tempat usaha ditutup. Pasalnya, negara ini telah melaporkan lebih dari 1.180 kasus COVID-19. Saat ini Afrika Selatan menghadapi resesi yang mendalam.

Untuk itu, seperti dilansir Businesstecch, Menkeu menyebut pemerintah akan mempertimbangkan permintaan bantuan pendanaan kepada International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia untuk memerangi COVID-19. (kaw)