Lalai Penuhi Kewajiban Pajak atas Dana Hibah, WP Ini Dapat SP2DK

PUTUSSIBAU, DDTCNews – Pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sintang menemui perwakilan wajib pajak badan yang bergerak di bidang konstruksi di kantor KP2KP Putussibau pada 24 Mei 2022.

Account Representative KPP Pratama Sintang Singgih Dwi Jatmiko mengatakan pertemuan dengan wajib pajak tersebut dalam rangka menyampaikan informasi sekaligus pengumpulan data dan keterangan dari pembayar pajak.

Dia menjelaskan wajib pajak diketahui menerima proyek yang berasal dari dana hibah pada 2020. Namun, wajib pajak tersebut ternyata lalai dalam menunaikan kewajiban administrasi perpajakannya, berupa menerbitkan faktur pajak atas transaksi tersebut.

“Meskipun proyek dari dana hibah, PPN-nya tidak dipungut, wajib pajak tetap memiliki kewajiban untuk menerbitkan faktur pajak,” katanya seperti dikutip dari laman resmi Ditjen Pajak (DJP), Minggu (19/6/2022).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 42/1995, PPN dan PPnBM yang terutang sejak 1 April 1995 atas impor serta penyerahan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri, tidak dipungut.

Namun, wajib pajak tetap harus menerbitkan faktur pajak dengan kode transaksi 07 yang menandakan penyerahan barang kena pajak (BKP)/jasa kena pajak (JKP) mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau ditanggung pemerintah (DTP).

“Karena data faktur pajak atas transaksi tersebut dari wajib pajak yang bersangkutan tidak ditemukan maka kami menyampaikan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) pada pertemuan kali ini,” tutur Singgih.

Sementara itu, perwakilan dari pengurus wajib pajak menyatakan akan melakukan koordinasi lanjutan terlebih dahulu dengan pengurus yang tidak ikut serta dalam pertemuan tersebut.

Setelah mendapat hasil koordinasi lanjutan, wajib pajak akan menghubungi pihak KPP Pratama Sintang untuk menyampaikan data dan/atau keterangan sebagai bentuk tindaklanjut dari SP2DK yang telah diterima. (rig)