AGENDA PAJAK

Kupas Kebijakan Baru PPN, Ikuti Talk Show DDTCNews dan DJP ini

Redaksi DDTCNews | Kamis, 31 Maret 2022 | 09:00 WIB
Kupas Kebijakan Baru PPN, Ikuti Talk Show DDTCNews dan DJP ini

JAKARTA, DDTCNews – DDTCNews dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali berkolaborasi menggelar Talk Show UU HPP. Kali ini, talk show akan menyajikan pembahasan mengenai kebijakan baru pajak pertambahan nilai (PPN).

Topik yang akan dibahas sangat relevan dengan kondisi terkini. Hal tersebut mengingat sesuai dengan amanat dengan Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), perubahan beberapa ketentuan dalam UU PPN akan berlaku mulai 1 April 2022.

Bertajuk Memaknai Kebijakan Baru PPN, acara ini akan menghadirkan Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dan Ketua Umum ATPETSI/Pemimpin Umum DDTCNews Darussalam sebagai narasumber. Presenter TV Brigita Manohara akan hadir untuk memandu talk show.

Baca Juga:
Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Acara yang bersifat gratis dan terbuka untuk umum ini akan digelar pada Selasa, 5 April 2022 pukul 10.00—12.00 WIB. Anda dapat menyaksikan talk show melalui Zoom Online Meeting atau Youtube DDTC Indonesia.

Untuk mengikuti acara melalui Zoom Online Meeting, calon peserta harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu pada laman bit.ly/DaftarTalkShowPPN. Keikutsertaan melalui saluran ini bersifat eksklusif karena terbatas untuk 1.000 peserta pertama yang bergabung saat talk show berlangsung.

Bagaimanapun, pemahaman mengenai kebijakan baru PPN sangat penting bagi semua pihak, terutama masyarakat wajib pajak. Adanya pembaruan kebijakan PPN pada gilirannya membuat lanskap pajak Indonesia ikut berubah sebagai bagian dari reformasi berkelanjutan.

Baca Juga:
Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Pemahaman mengenai konteks dan alasan di balik ketentuan baru PPN menjadi aspek yang sangat krusial. Hal ini dikarenakan dampaknya akan dirasakan secara langsung oleh wajib pajak.

Talk show ini diharapkan mampu memberi penjelasan secara jernih mengenai kebijakan PPN pacaditerbitkannya UU HPP. Acara ini juga diharapkan bisa menjawab sejumlah pertanyaan mendasar dari masyarakat mengenai beberapa isu strategis terkait dengan PPN.

Jadi, tertarik untuk mengetahui lebih detail berbagai kebijakan baru PPN? Jika iya, Anda perlu mengikuti talk show ini. Bukan hanya mendapatkan penjelasan dari pemerintah, peserta talk show juga akan mendapat suguhan diskusi dari perspektif akademisi sekaligus praktisi pajak. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?