Kudeta di Myanmar, Presiden AS Bekukan Dana Sekitar Rp14 Triliun

WASHINGTON, DDTCNews – Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden telah menyetujui penjatuhan sanksi kepada individu atau entitas yang terlibat dalam kudeta di Myanmar.

Pemerintah AS juga akan segera menjatuhkan sanksi kepada kelompok militer yang melakukan kudeta kepada pemimpin de facto Aung San Suu Kyi, termasuk pada bisnis dan anggota keluarga mereka. Biden telah memerintahkan pembekuan dana milik pemerintah Myanmar yang disimpan di AS senilai US$1 miliar atau sekitar Rp14 triliun.

"[AS] mengambil langkah untuk mencegah para jenderal mengakses dana milik pemerintah Myanmar yang disimpan di AS secara tidak semestinya senilai US$1 miliar," katanya, Rabu (10/2/2021).

Biden mengatakan ada sejumlah sanksi lain yang dijatuhkan kepada Myanmar, seperti pembatasan ekspor. Meski demikian, dia menegaskan AS tetap mempertahankan bantuan untuk layanan kesehatan bagi masyarakat sipil serta dukungan lain yang secara langsung menguntungkan masyarakat.

Biden kemudian kembali mendesak militer Myanmar agar segera melepaskan kekuasan dan membebaskan para aktivis politik, terutama Aung San Suu Kyi. Menurutnya, AS akan terus menyerukan hak demokratis masyarakat Myanmar hingga desakan itu terpenuhi.

Biden menambahkan seluruh masyarakat dunia tengah mengawasi setiap langkah kudeta di Myanmar. Jika kudeta berlanjut, AS akan segera menjatuhkan sanksi tambahan untuk militer Myanmar.

"Kami siap memberlakukan tindakan tambahan dan kami juga terus bekerja sama dengan mitra internasional kami untuk mendesak negara lain agar bergabung dalam upaya kami ini," ujarnya, seperti dilansir abcnews.go.com.

Sejak pekan lalu, Gedung Putih langsung mengeluarkan pernyataan sikap AS atas kudeta yang terjadi di Myanmar. Pemerintah Biden juga mengatakan tengah mempertimbangkan untuk menjatuhkan sanksi atas kudeta tersebut.

Kelompok militer Myanmar melakukan kudeta pemerintahan dengan menahan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi beserta anggota senior Partai Liga Nasional Demokrasi (National League for Democracy/NLD) yang telah memenangi pemilu 2020. Saluran telepon dan internet di kota-kota utama Myanmar juga terputus, sedangkan TV negara mati.

Tentara Myanmar telah menyerahkan kekuasaan kepada Panglima Militer Jenderal Min Aung Hlaing dan memberlakukan keadaan darurat selama setahun. Militer merasa ada kecurangan pemilu sehingga Suu Kyi yang menjadi pemenang. (kaw)