Korea Selatan Kembali Tunda Pengenaan Pajak Aset Kripto Hingga 2025

SEOUL, DDTCNews - Korea Selatan kembali menunda rencana pengenaan pajak khusus atas transaksi aset kripto.

Pajak atas laba transaksi cryptocurrency yang awalnya akan dikenakan pada 1 Januari 2023, kini kembali ditunda hingga 2025.

"Pajak atas penghasilan dari aset virtual, termasuk penghasilan dari transfer dan pemberian pinjaman aset virtual, ditunda hingga 2025," tulis pemerintah seperti dilansir coindesk.com, dikutip Sabtu (31/7/2022).

Perlu diketahui, pemerintah Korea Selatan sudah mengumumkan rencana pengenaan pajak atas laba transaksi cryptocurrency sejak 2021.

Kala itu, pemerintah mengumumkan pengenaan pajak atas laba transaksi dengan tarif sebesar 20% akan mulai diberlakukan pada Januari 2022. Namun, pengenaan pajak diputuskan untuk ditunda hingga 2023.

Di bawah pemerintahan Presiden Yoon Suk-yeol, Pemerintah Korea Selatan berpandangan ketentuan pengenaan pajak atas aset kripto perlu ditunda terlebih dahulu sampai regulasi yang memberikan perlindungan terhadap konsumen sudah siap.

Saat ini, pemerintah Korea Selatan dikabarkan sedang merancang undang-undang dengan judul Digital Asset Basic Act. RUU tersebut rencananya akan dibawa ke parlemen tahun depan.

Secara umum, regulasi tersebut akan mengatur tentang non-fungible token (NFT), initial coin offering (ICO), hingga dukungan infrastruktur dan riset untuk pengembangan central bank digital currency (CBDC). (sap)