KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Konsensus Global Beri Peluang Negara Kenakan Pajak Minimum Domestik

Muhamad Wildan | Selasa, 08 Februari 2022 | 15:00 WIB
Konsensus Global Beri Peluang Negara Kenakan Pajak Minimum Domestik

Ilustrasi.

PARIS, DDTCNews - Proposal pajak korporasi minimum global Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE) memungkinkan yurisdiksi anggota Inclusive Framework untuk mengenakan pajak minimumnya sendiri.

Dengan adanya pajak minimum domestik atau qualified domestic minimum tax, top-up tax yang harus dibayar oleh korporasi multinasional ke yurisdiksi lain atas laba yang kurang dipajaki bakal berkurang.

"Bila perusahaan wajib membayar top-up tax sebesar 100 berdasarkan ketentuan GloBE tetapi yurisdiksi mengenakan qualified domestic minimum tax sebesar 100, maka tidak ada top-up tax yang harus dibayar berdasarkan ketentuan GloBE," tulis Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam keterangan resminya, dikutip Selasa (8/2/2022).

Baca Juga:
Biaya Hidup Makin Mahal, Senator Usul Jasa Listrik-Internet Bebas PPN

OECD memandang pengenaan pajak minimum domestik ini bakal mampu menjamin hak pemajakan yurisdiksi tempat penghasilan korporasi multinasional berasal.

Untuk saat ini, sudah terdapat 1 yurisdiksi yang berencana untuk mengenakan pajak minimum domestik bersamaan dengan penerapan pajak korporasi multinasional, yakni Inggris.

Menurut pemerintah Inggris, pajak minimum domestik atau DMT diperlukan untuk menekan beban kepatuhan yang ditanggung perusahaan Inggris dan mencegah pengenaan pajak berdasarkan undertaxed payment rule (UTPR) oleh yurisdiksi lain.

Baca Juga:
Jaga Daya Beli, India Naikkan Threshold Penghasilan Tidak Kena Pajak

Dengan DMT, Inggris mendapatkan tambahan penerimaan tanpa perlu meningkatkan beban pajak yang ditanggung entitas yang beroperasi di Inggris. DMT juga dipandang bisa menekan biaya kepatuhan, beban administrasi, dan bakal kepastian pajak.

Agar tidak bertentangan dengan konsensus global, DMT rencananya akan dirancang semirip mungkin dengan ketentuan pajak korporasi minimum global pada Pilar 2.

Seperti diketahui, 137 yurisdiksi anggota Inclusive Framework telah bersepakat untuk memberlakukan pajak korporasi minimum global dengan tarif 15%. Bila konsensus berjalan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, pajak korporasi minimum global diharapkan mulai dikenakan pada 2023.

Pajak korporasi minimum global nantinya akan berlaku atas grup perusahaan multinasional dengan pendapatan di atas EUR750 juta. Pajak minimum diekspektasikan akan menghasilkan tambahan penerimaan pajak senilai US$150 miliar per tahun secara global. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Senin, 03 Februari 2025 | 11:30 WIB CORETAX SYSTEM

Daftar Role Akses Coretax DJP Bertambah! Simak di Sini Lengkapnya

Senin, 03 Februari 2025 | 11:11 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kenaikan PPN Tak Banyak Sumbang Penerimaan, DPR Dukung Penghematan

Senin, 03 Februari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Ketentuan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dalam PMK 81/2024

Senin, 03 Februari 2025 | 10:43 WIB KMK 2/KM.10/2025

Simak di Sini! Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak Februari 2025

Senin, 03 Februari 2025 | 09:30 WIB TARIF BEA KELUAR CPO

Harga Referensi Melemah, Tarif Bea Keluar CPO Bulan Ini US$124 per MT

Senin, 03 Februari 2025 | 08:55 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PIC Coretax Jangan Bingung! DJP Beri Panduan, Bahas Soal Role Akses

Senin, 03 Februari 2025 | 08:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Presiden Trump Siapkan Tarif Bea Masuk untuk Impor dari Uni Eropa

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:30 WIB PMK 119/2024

Bertambah! Aspek Penelitian Restitusi Dipercepat WP Kriteria Tertentu