Kemenhub di Negara Ini Usulkan Insentif Fiskal untuk Kendaraan Listrik

HANOI, DDTCNews - Kementerian Perhubungan Vietnam mengajukan usulan pemberian berbagai insentif fiskal kepada produsen dan pengguna kendaraan listrik.

Dalam pernyataan resmi, Kemenhub menyatakan proposal insentif fiskal disampaikan kepada Wakil Perdana Menteri Tran Hong Ha. Usulan pemberian insentif tersebut sejalan dengan upaya pemerintah mendorong penggunaan kendaraan listrik.

"Kementerian mengusulkan 3 jenis kendaraan listrik yang dapat menerima insentif yakni kendaraan listrik berbasis baterai, kendaraan listrik sel bahan bakar bertenaga hidrogen, dan kendaraan listrik berbasis surya," bunyi pernyataan Kemenhub, dikutip pada Kamis (3/8/2023).

Melalui proposal ini, Kemenhub turut mengusulkan penambahan industri manufaktur dan perakitan kendaraan listrik dan produsen baterai ke dalam daftar industri yang menerima insentif investasi khusus.

Insentif yang tersedia di antaranya dalam bentuk pembebasan dan pengurangan pajak impor untuk peralatan, jalur produksi, serta impor komponen lengkap dan komponen untuk produksi dan perakitan kendaraan listrik dan baterai.

Kemenhub menjelaskan tak sedikit pengusaha yang mengusulkan perpanjangan penerapan insentif pajak konsumsi khusus sebesar 3% untuk kendaraan listrik dengan 9 kursi atau kurang setelah 28 Februari 2027.

Untuk diperhatikan, insentif tersebut hanya berlaku bagi kendaraan listrik yang diproduksi dan dirakit di dalam negeri. Tak hanya itu, pelaku usaha meminta pembebasan PPN selama 5 tahun pertama program percepatan kendaraan listrik, dan pengurangan 50% untuk 5 tahun berikutnya.

Kemudian, ada pula usulan perpanjangan insentif pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) bagi kendaraan listrik selama 5 tahun, sejak pertama kali diberikan mulai 1 Maret 2022. Sedangkan untuk 2 tahun berikutnya atau sejak 1 Maret 2027, BBNKB yang dikenakan hanya 50% dari BBNKB normal untuk kendaraan berbahan bakar bensin atau solar.

Insentif Fiskal Lainnya

Di luar perpajakan, Kemenhub pun mengusulkan agar pembeli kendaraan listrik menerima insentif sebesar US$1.000 atau sekitar Rp15 juta untuk setiap pembelian kendaraan.

Bagi pelaku industri, diusulkan pembebasan pembebasan bea masuk atas komponen dan peralatan untuk pemasangan stasiun pengisian listrik dan pembebasan pajak bumi dan bangunan (PBB) selama 5 tahun pertama, serta pengurangan tarif pajak 50% dalam 5 tahun berikutnya.

Selain itu, perusahaan juga diusulkan memperoleh pembebasan PPh badan untuk 5 tahun pertama dan pengurangan 50% untuk 5 tahun berikutnya.

Menurut Kemenhub, Vietnam saat ini hanya memiliki 2 produsen dan perakit kendaraan listrik. Meski demikian, beberapa perusahaan tercatat mulai bersiap meramaikan industri kendaraan listrik di negara tersebut.

Jumlah kendaraan listrik di Vietnam tercatat telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Sepanjang 2018 hingga 2021, hanya ada 167 kendaraan listrik. Saat ini, sudah meningkat menjadi hampir 12.600 pada Juli 2023.

"Namun, kebanyakan kendaraan listrik ini adalah berupa mobil penumpang dan bus kota," bunyi proposal Kemenhub seperti dilansir vietnamplus.vn.

Sebelumnya, Perdana Menteri Pham Minh Chinh telah menyetujui program transformasi energi di sektor transportasi sebagai bagian dari upaya mencapai net zero emission pada 2050.

Melalui program tersebut, Vietnam akan mendorong produksi, perakitan, impor, dan penggunaan kendaraan listrik di jalan raya pada periode 2022 hingga 2030.

Mulai 2030, semua taksi baru diwajibkan menggunakan kendaraan listrik, sedangkan pada 2050 semua kendaraan bermotor di jalan raya akan diubah menjadi berbasis listrik. (rig)