BELANDA

Kelompok Menengah ke Bawah Bakal Dapat Keringanan Pajak Tahun Depan

Redaksi DDTCNews | Selasa, 28 September 2021 | 10:17 WIB
Kelompok Menengah ke Bawah Bakal Dapat Keringanan Pajak Tahun Depan

Ilustrasi.

AMSTERDAM, DDTCNews - Pemerintah Belanda berencana memberikan banyak insentif pajak pada kelompok menengah ke bawah mulai tahun depan. Nilai insentif pajak yang akan diberikan ditaksir mencapai €226 juta atau sekitar Rp3,76 triliun.

Kementerian Keuangan menyebutkan insentif pajak senilai €226 juta tersebut akan ditujukan untuk meningkatkan konsumsi mayarakat, khususnya keluarga berpendapatan rendah dan hanya bergantung pada satu orang pencari nafkah.

"Pemotongan pajak rencananya berlaku pada PPh dan kontribusi asuransi sosial," sebut Kemenkeu, dikutip pada Selasa (28/9/2021).

Baca Juga:
9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Pemerintah juga akan memberikan insentif pajak untuk kendaraan ramah lingkungan dan kepemilikan properti bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Otoritas berharap insentif dapat membuat harga mobil ramah lingkungan menjadi lebih terjangkau.

Sementara itu, pengembang properti yang menjual rumah kepada masyarakat berpenghasilan rendah tidak perlu membayar pajak jual beli sebesar 8% dari transaksi yang dilakukan. Hal ini diharapkan menjaga harga rumah tetap terjangkau bagi pembeli pribadi pada masa depan.

"Rencana pajak memungkinkan pengusaha menawarkan tunjangan rumah dinas bebas pajak senilai €2 per hari bagi karyawan dengan tempat tinggal jauh dari kantor dan mulai berlaku tahun depan," jelas Kemenkeu.

Baca Juga:
Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Selain itu, Kemenkeu juga akan memperketat upaya-upaya pengawasan pajak dalam menekan praktik penghindaran pajak pada transaksi lintas yurisdiksi.

Salah satu aspek yang menjadi fokus kebijakan tahun depan adalah menekan praktik hybrid mismatch arrangement yang memungkinkan perusahaan tidak dikenakan pajak atas transaksi di negara sumber dan negara domisili.

"Ketidakcocokan ini memungkinkan pelaku bisnis mengurangi pembayaran pajak seperti atas bunga di satu negara tanpa dikenakan pajak di negara lain. Langkah ini akan mulai berlaku 1 Januari 2022," kata Kemenkeu seperti dilansir Tax Notes International. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?

Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan