AMERIKA SERIKAT

Kanada Pungut Pajak Digital secara Sepihak, AS Respons Begini

Muhamad Wildan | Minggu, 01 September 2024 | 15:00 WIB
Kanada Pungut Pajak Digital secara Sepihak, AS Respons Begini

Ilustrasi.

WASHINGTON D.C., DDTCNews - Amerika Serikat (AS) mengajukan konsultasi penyelesaian sengketa (dispute settlement consultation) guna merespons pengenaan digital service tax (DST) yang diberlakukan oleh Kanada.

US Trade Representative (USTR) Katherine Tai mengatakan DST yang dikenakan oleh Kanada atas perusahaan-perusahaan digital AS bertentangan dengan United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA).

"AS menentang DST yang dikenakan secara sepihak dan diskriminatif terhadap perusahaan-perusahaan AS. USTR mengambil tindakan pada hari ini untuk mengatasi kebijakan diskriminatif Kanada," katanya, dikutip pada Minggu (1/9/2024).

Baca Juga:
Sri Mulyani Targetkan Aturan Insentif Fiskal 2025 Rampung Bulan Ini

Melalui dispute settlement consultation, AS berkomitmen untuk bekerja sama dengan Kanada dalam rangka menyelesaikan masalah terkait dengan pengenaan DST.

Jika AS dan Kanada tidak dapat mencapai kesepakatan dalam waktu 75 hari, USMCA memberikan ruang bagi AS untuk membentuk dispute settlement panel yang bertugas memeriksa masalah yang disengketakan.

"Di tengah proses dispute settlement consultation, kami akan terus mendukung Kemenkeu AS dalam negosiasi di G-20 guna memastikan terciptanya solusi multilateral yang komprehensif (Pilar 1: Unified Approach)," ujar Tai.

Baca Juga:
Beban Pajak Minimum Global Bisa Ditekan dengan SBIE, Apa Itu?

Sebagai informasi, Kanada memutuskan untuk mengenakan DST sebesar 3% terhadap perusahaan sektor digital yang memiliki pendapatan global senilai €750 juta per tahun dan pendapatan dari Kanada senilai CA$20 juta per tahun.

DST diterapkan atas perusahaan-perusahaan digital yang memperoleh pendapatan dari bisnis online marketplace, online targeted advertising, media sosial, dan pemanfaatan data pengguna.

Meski baru diterapkan pada tahun ini, DST diberlakukan secara retroaktif atas pendapatan yang diperoleh perusahaan digital dari Kanada sejak 1 Januari 2022. Perusahaan-perusahaan digital yang tercakup wajib untuk membayar DST mulai 30 Juni 2025.

Pengenaan DST ditargetkan mampu memberikan tambahan penerimaan pajak senilai CA$7,2 miliar dalam 5 tahun. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 24 Januari 2025 | 19:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Targetkan Aturan Insentif Fiskal 2025 Rampung Bulan Ini

Jumat, 24 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Beban Pajak Minimum Global Bisa Ditekan dengan SBIE, Apa Itu?

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:30 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pajak atas Biaya Overhead dari Luar Negeri

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:10 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Dibuka! Batch Terbaru Pelatihan Intensif Transfer Pricing DDTC Academy

BERITA PILIHAN
Jumat, 24 Januari 2025 | 19:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Targetkan Aturan Insentif Fiskal 2025 Rampung Bulan Ini

Jumat, 24 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Beban Pajak Minimum Global Bisa Ditekan dengan SBIE, Apa Itu?

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:30 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pajak atas Biaya Overhead dari Luar Negeri

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:10 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Dibuka! Batch Terbaru Pelatihan Intensif Transfer Pricing DDTC Academy

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Masyarakat Nonpeserta BPJS Bisa Ikut Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Jumat, 24 Januari 2025 | 17:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani: Pajak Minimum Global Bikin Iklim Investasi Lebih Sehat

Jumat, 24 Januari 2025 | 15:30 WIB PROFIL PERPAJAKAN KONGO

Seputar Aturan Perpajakan Kongo, PPN-nya Pakai Skema Multi-Tarif

Jumat, 24 Januari 2025 | 14:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Hadiri Acara WEF, Trump Tawarkan Tarif Pajak 15 Persen untuk Investor