INGGRIS

Jelang Pemilu, Rencana Pemangkasan Tarif Pajak Muncul di Negara Ini

Muhamad Wildan | Senin, 22 Januari 2024 | 14:32 WIB
Jelang Pemilu, Rencana Pemangkasan Tarif Pajak Muncul di Negara Ini

Ilustrasi.

LONDON, DDTCNews – Jelang pemilu pada semester II/2024, pemerintah Inggris berencana memangkas tarif pajak.

Rencana pemangkasan tarif pajak tersebut akan dijabarkan oleh Menteri Keuangan Inggris Jeremy Hunt dalam spring budget yang dirilis pada 6 Maret 2024. Menurutnya, prioritas pemerintah dalam spring budget 2024 adalah mendorong pertumbuhan ekonomi

“Dengan pertumbuhan secara berkelanjutan, kita dapat mengurangi beban yang ditanggung oleh rumah tangga dan menghasilan pendapatan guna mendanai layanan publik," tulis Hunt dalam opininya di The Mail, dikutip pada Senin (22/1/2024).

Baca Juga:
Organisasi dan Tata Kerja Setkomwasjak, Unduh Peraturannya di Sini

Menurut Hunt, negara dengan perekonomian yang dinamis cenderung memiliki beban pajak yang rendah. Dengan demikian, satu-satunya cara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan penerapan kebijakan pajak yang kompetitif.

“Kami dari Partai Konservatif sudah lama mengetahui hal ini dan kami senantiasa menaati prinsip tersebut. Artinya, kita perlu memangkas pajak, bukan menaikkannya," ungkap Hunt.

Senada, Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak mengatakan pihaknya saat ini sedang berfokus mengontrol belanja agar pemerintah memiliki ruang fiskal yang cukup untuk mengurangi beban pajak yang ditanggung masyarakat.

Baca Juga:
NPWP OP Baru Terdaftar di 2025, Lapor SPT-nya Nanti 2026 Pakai Coretax

“Perekonomian yang tumbuh lebih cepat, seperti Amerika Utara dan Asia, cenderung memiliki pajak yang lebih rendah. Itulah target yang hendak kami tuju. Namun, masih terlalu dini untuk mengetahui sejauh mana kami mampu melakukannya,” ujarnya, seperti dilansir financialtimes.com.

Pemerintah Inggris sebelumnya sempat berencana untuk memangkas tarif pajak warisan. Namun, rencana tersebut tampaknya akan dibatalkan karena pemangkasan tarif pajak warisan dinilai hanya akan berdampak kepada segelintir wajib pajak.

Berdasarkan survei yang digelar oleh YouGov pada 16-17 Januari 2024, Partai Buruh diperkirakan akan memenangkan 385 kursi dari total 650 kursi di parlemen. Adapun Partai Konservatif selaku petahana diperkirakan hanya akan mempertahankan 169 kursi dari total saat ini sebanyak 349 kursi.

Survei YouGov mencatat 47% responden menyatakan akan memilih Partai Buruh. Hanya 20% dari total responden yang mengaku akan memiliki Partai Konservatif. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 02 Februari 2025 | 10:30 WIB PMK 116/2024

Organisasi dan Tata Kerja Setkomwasjak, Unduh Peraturannya di Sini

Minggu, 02 Februari 2025 | 10:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

NPWP OP Baru Terdaftar di 2025, Lapor SPT-nya Nanti 2026 Pakai Coretax

Minggu, 02 Februari 2025 | 09:35 WIB KOTA BATAM

Begini Strategi Pemkot Optimalkan Pajak Reklame pada Tahun Ini

Minggu, 02 Februari 2025 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Siapa Saja Sih, yang Bisa Ditunjuk Jadi PIC di Coretax? Ini Jawabnya

BERITA PILIHAN
Minggu, 02 Februari 2025 | 10:30 WIB PMK 116/2024

Organisasi dan Tata Kerja Setkomwasjak, Unduh Peraturannya di Sini

Minggu, 02 Februari 2025 | 10:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

NPWP OP Baru Terdaftar di 2025, Lapor SPT-nya Nanti 2026 Pakai Coretax

Minggu, 02 Februari 2025 | 09:35 WIB KOTA BATAM

Begini Strategi Pemkot Optimalkan Pajak Reklame pada Tahun Ini

Minggu, 02 Februari 2025 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Siapa Saja Sih, yang Bisa Ditunjuk Jadi PIC di Coretax? Ini Jawabnya

Minggu, 02 Februari 2025 | 08:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Resmi Mulai Kenakan Bea Masuk Atas Barang Kanada, Meksiko, China

Minggu, 02 Februari 2025 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Diskon Tiket Pesawat Ada Lagi Saat Lebaran, Upaya Kendalikan Inflasi

Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

NPWP Sementara 9990000000999000, Dipakai Jika NIK Tak Valid di e-Bupot

Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:15 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Pemerintah Naikkan Biaya SLO Listrik, Kecuali Pelanggan 450 dan 900 VA

Sabtu, 01 Februari 2025 | 14:30 WIB PILKADA 2024

Prabowo Ingin Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 segera Dilantik