NORWEGIA

Jaringan Tenaga Kerja Dicurigai Hindari Pajak, 5 Tersangka Ditangkap

Redaksi DDTCNews | Selasa, 31 Januari 2023 | 15:00 WIB
Jaringan Tenaga Kerja Dicurigai Hindari Pajak, 5 Tersangka Ditangkap

Ilustrasi.

OSLO, DDTCNews – Otoritas pajak bersama penegak hukum dan Eurojust mengambil tindakan terhadap jaringan ketenagakerjaan yang dicurigai telah melakukan praktik penipuan pajak dalam jasa penyewaan tenaga kerja untuk sektor perikanan di Norwegia.

Eurojust mendukung kerja sama antara otoritas dan penegak hukum dalam membentuk dan mendanai tim investigasi gabungan (JIT) dalam kasus tersebut. Adapun sebanyak 5 tersangka ditangkap dan 9 lokasi digeledah dalam aksi bersama (joint action) itu.

“Sebanyak 5 tersangka ditangkap. Mereka diduga melakukan atau terlibat dalam praktik penipuan pajak. Sembilan lokasi telah digeledah dan 15 orang yang diduga terlibat telah diinterogasi,” sebut Eurojust dalam keterangan resmi, Selasa (31/1/2023).

Baca Juga:
Pahami Perincian Penelitian Bukti Potong Atas WP Restitusi Dipercepat

Penyelidikan praktik penipuan pajak (tax fraud) di industri perikanan Norwegia telah berlangsung sejak 2019. Otoritas Norwegia mengidentifikasi terdapat 10 perusahaan di Lituania dan 1 perusahaan di Norwegia menjadi bagian dari jaringan kriminal.

Perkiraan kerusakan yang disebabkan praktik penipuan pajak tersebut mencapai sekitar NOK8 juta atau setara dengan Rp13 miliar.

Pada Juli 2021, kasus itu kembali dibuka oleh Eurojust berdasarkan permintaan otoritas Norwegia. Setelah itu, Eurojust mendorong pembentukan investigasi bersama (joint investigation team/JIT) dan menyediakan dana.

Baca Juga:
Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Tak hanya itu, Eurojust juga secara aktif memfasilitasi kerja sama yudisial lintas batas antara otoritas nasional yang terlibat, termasuk menyelenggarakan rapat koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan beberapa permintaan bantuan hukum timbal balik.

Sebagai informasi, European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust) merupakan hub unik yang berbasis di Hague, Belanda di mana tiap-tiap otoritas nasional bekerja sama dalam memerangi organisasi kriminal lintas negara. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pahami Perincian Penelitian Bukti Potong Atas WP Restitusi Dipercepat

Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pahami Perincian Penelitian Bukti Potong Atas WP Restitusi Dipercepat

Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Istri Pilih ‘Hanya Registrasi’ di Coretax, Perlu Lapor SPT Sendiri?

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Kamis, 30 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Ketentuan Terbaru Soal Penghapusan Piutang Pajak, Dowload di Sini!

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:55 WIB PENG-1/PJ/2025

DJP Perbarui Daftar Negara Tujuan Pertukaran Data Keuangan Otomatis