KEBIJAKAN PAJAK

Jaring Peserta Baru PPS, DJP Kirim Data ke Tiap-Tiap KPP

Muhamad Wildan | Minggu, 29 Mei 2022 | 08:00 WIB
Jaring Peserta Baru PPS, DJP Kirim Data ke Tiap-Tiap KPP

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah menyatakan Ditjen Pajak (DJP) telah mengirimkan data dan informasi ke kantor pelayanan pajak (KPP) menjelang berakhirnya program pengungkapan sukarela (PPS).

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan informasi dan data yang berasal dari Ditjen Pajak (DJP) tersebut akan menjadi landasan bagi tiap-tiap KPP untuk mengajak wajib pajak mengikuti PPS.

"Kami punya informasi dan data dari pusat. Kami share ke KPP sehingga KPP menjadi ujung tombak untuk komunikasi ke wajib pajak," katanya, dikutip pada Minggu (29/5/2022).

Baca Juga:
Menjadikan Pajak sebagai Instrumen Alternatif Memberantas Korupsi

Tak hanya bergantung pada data dari DJP, KPP juga memiliki daftar mengenai wajib pajak potensial untuk diingatkan untuk mengikuti PPS. DJP juga sudah mengirimkan 1,62 juta email yang berisikan imbauan kepada wajib pajak untuk mengikuti PPS.

Secara umum, KPP telah menggencarkan sosialisasi dan kerja sama dengan stakeholder terkait untuk meningkatkan angka partisipasi PPS. Contoh, banyak KPP yang bekerja sama dengan perbankan guna menyosialisasikan PPS ke nasabah.

"Ini masih akan terus jalan. Sekali lagi, kami ingatkan wajib pajak. Programnya ada dan tinggal sedikit waktunya. Mudah-mudahan kalau merasa berkebutuhan untuk ikut, pasti kami dorong untuk ikut," ujar Yon.

Baca Juga:
Tagih Tunggakan Pajak 5,4 Juta Kendaraan, Begini Strategi Pemprov

PPS diselenggarakan pemerintah sejak 1 Januari 2022. Sesuai dengan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), wajib pajak yang ingin mengikuti PPS masih berkesempatan untuk menyampaikan SPPH paling lambat pada 30 Juni 2022.

PPS dapat diikuti wajib pajak peserta tax amnesty yang belum lengkap dalam melaporkan asetnya saat tax amnesty dan wajib pajak orang pribadi yang belum sepenuhnya mengungkapkan harta perolehan 2016 hingga 2020 dalam SPT Tahunan 2020. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 04 Februari 2025 | 15:33 WIB OPINI PAJAK

Menjadikan Pajak sebagai Instrumen Alternatif Memberantas Korupsi

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Tagih Tunggakan Pajak 5,4 Juta Kendaraan, Begini Strategi Pemprov

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:00 WIB FOUNDER DDTC DARUSSALAM:

‘Pajak Tidak Boleh Dipungut secara Sewenang-wenang’

Selasa, 04 Februari 2025 | 14:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Ubah Data Alamat Wajib Pajak di Coretax DJP

BERITA PILIHAN
Selasa, 04 Februari 2025 | 15:33 WIB OPINI PAJAK

Menjadikan Pajak sebagai Instrumen Alternatif Memberantas Korupsi

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Tagih Tunggakan Pajak 5,4 Juta Kendaraan, Begini Strategi Pemprov

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:00 WIB FOUNDER DDTC DARUSSALAM:

‘Pajak Tidak Boleh Dipungut secara Sewenang-wenang’

Selasa, 04 Februari 2025 | 14:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Ubah Data Alamat Wajib Pajak di Coretax DJP

Selasa, 04 Februari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Cegah Penerapan UTPR Pajak Minimum Global, AS Siapkan Skema Retaliasi

Selasa, 04 Februari 2025 | 12:30 WIB CORETAX SYSTEM

Integrasikan Pengawasan WP, Coretax Perlu Terhubung ke Semua Instansi

Selasa, 04 Februari 2025 | 12:00 WIB PMK 81/2024

PMK 81/2024 Ubah Aturan Penyetoran PPh PHTB oleh Instansi Pemerintah

Selasa, 04 Februari 2025 | 11:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Ketentuan Rekening dalam Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Selasa, 04 Februari 2025 | 11:00 WIB PMK 136/2024

Mengawal Pajak Minimum Global Sejak Awal