MESIR

Jaga Pasokan, Mesir Bebaskan Pajak Impor Bahan Baku Farmasi

Dian Kurniati | Senin, 29 Mei 2023 | 12:00 WIB
Jaga Pasokan, Mesir Bebaskan Pajak Impor Bahan Baku Farmasi

Ilustrasi.

KAIRO, DDTCNews - Pemerintah Mesir memutuskan untuk membebaskan pajak pertambahan nilai (PPN) atas impor beberapa bahan baku obat-obatan.

Perdana Menteri Mostafa Madbouly mengatakan pembebasan PPN diberikan untuk memastikan industri farmasi memiliki bahan baku yang memadai untuk berproduksi. Adapun sejauh ini, lanjutnya, ketersediaan obat-obatan dan alat kesehatan di negara tersebut masih aman.

"Pemerintah terus berkoordinasi dengan bank sentral Mesir untuk memastikan pembebasan PPN atas baku industri farmasi berjalan tanpa hambatan," katanya, dilansir zawya.com pada Senin (29/5/2023).

Baca Juga:
Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Madbouly mengatakan otoritas kepabeanan dan cukai telah diperintahkan untuk melaksanakan kebijakan pembebasan PPN atas impor bahan baku obat. Surat edaran mengenai kebijakan ini telah dikeluarkan pada 25 Mei 2023.

Dengan insentif yang diberikan tersebut, dia meminta perusahaan farmasi di negaranya memastikan memiliki stok yang cukup untuk memenuhi kebutuhan medis nasional.

Kebijakan pembebasan PPN atas impor bahan baku obat diberikan setelah Madbouly mengadakan pertemuan untuk membahas dukungan untuk industri farmasi. Menurutnya, ketersediaan obat-obatan menjadi prioritas pemerintah dalam menjaga kesehatan masyarakat, sama pentingnya dengan ketersediaan bahan makanan pokok.

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Dia menilai saat ini menjadi momentum yang tepat untuk mendorong industri farmasi di dalam negeri. Pemerintah pun siap memberikan insentif atau fasilitas apapun sehingga sektor farmasi nantinya mampu mendukung tercapainya tujuan ekonomi dan memenuhi kebutuhan sektor vital nasional.

Saat ini terdapat 177 perusahaan yang memproduksi obat-obatan di Mesir sehingga diperlukan koordinasi dan kerja sama untuk meningkatkan kinerja sektor farmasi. Industri juga diminta mendiversifikasi produk obat-obatan mereka agar semua kebutuhan obat dapat dipenuhi dari dalam negeri.

Dari laporan asosiasi industri farmasi, kebutuhan bahan baku dan pasokan obat-obatan untuk masyarakat masih aman untuk beberapa bulan. Pelaku industri berkomitmen menyediakan obat yang aman dan efektif kepada masyarakat. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja