THAILAND

Jaga Daya Beli, Otoritas Ini Pastikan Tarif Cukai BBM Tak Dinaikkan

Dian Kurniati | Rabu, 27 Desember 2023 | 10:00 WIB
Jaga Daya Beli, Otoritas Ini Pastikan Tarif Cukai BBM Tak Dinaikkan

Ilustrasi.

BANGKOK, DDTNews – Guna menjaga daya beli masyarakat, pemerintah Thailand memastikan tidak akan menaikkan tarif cukai bahan bakar minyak (BBM).

Menteri Perhubungan Suriya Juangroongruangkit mengatakan pemerintah saat ini masih berupaya menjaga momentum pemulihan ekonomi di tengah situasi global yang menantang. Oleh karena itu, tarif cukai BBM tidak akan dilaksanakan dalam jangka pendek.

"Fokus utama Kementerian Perhubungan adalah menekan biaya hidup masyarakat," katanya, dikutip pada Rabu (27/12/2023).

Baca Juga:
Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Suriya menuturkan pemerintah sempat mengusulkan kenaikan tarif cukai BBM untuk mendorong masyarakat beralih pada moda transportasi yang lebih ramah lingkungan. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat menyasar kota-kota metropolitan seperti Bangkok.

Kebijakan tarif BBM telah diterapkan di banyak negara lain untuk mendorong masyarakat beralih pada kendaraan listrik. Dalam hitungannya, tarif BBM di Thailand dapat dinaikkan senilai 0,50 baht atau Rp223 per liter.

Namun, pemerintah belum pernah membahas rencana kenaikan tarif cukai BBM. Pemerintah justru berencana menetapkan tarif tertinggi kereta listrik senilai 20 baht atau Rp8.950 per perjalanan yang bakal berlaku pada 2 tahun ke depan.

Baca Juga:
Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global

"Batas tarif kereta listrik akan diterapkan tanpa perlu menaikkan cukai BBM," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Energi Pirapan Salirathavibhaga menjelaskan pemerintah memiliki komitmen kuat untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah risiko kenaikan inflasi. Pemerintah tidak ingin kenaikan tarif cukai atau pajak menjadi penyebab melonjaknya biaya hidup masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah berupaya menyediakan tarif angkutan publik yang terjangkau. "Pemerintah akan mencari alternatif menyediakan tarif kereta api yang terjangkau, tanpa menambah beban warga," tuturnya seperti dilansir thethaiger.com. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 11:17 WIB PENGADILAN PAJAK

Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 11:17 WIB PENGADILAN PAJAK

Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Dukung Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga oleh Prabowo

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pahami Perincian Penelitian Bukti Potong Atas WP Restitusi Dipercepat

Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan