AMERIKA SERIKAT

Isi Daya Mobil Listrik di Luar Rumah Bakal Dikenai Pajak

Muhamad Wildan | Senin, 19 April 2021 | 10:30 WIB
Isi Daya Mobil Listrik di Luar Rumah Bakal Dikenai Pajak

Ilustrasi.

OKLAHOMA CITY, DDTCNews – Senat Oklahoma mengesahkan beleid terbaru yang memberikan kewenangan kepada pemerintah negara bagian untuk mengenakan pajak atas energi yang digunakan oleh mobil listrik.

Beleid yang dimaksud tersebut adalah Driving on Road Infrastructure with Vehicles of Electricity (Drive) Act yang diusung oleh 2 anggota Senat Oklahoma dari Partai Republik yaitu Kyle Hilbert dan Zack Taylor.

"Sumber utama dari pembangunan jalan dan jembatan di Oklahoma adalah pajak atas BBM. Namun, kita harus mencari cara yang adil agar pengguna mobil listrik juga berkontribusi pada pembangunan infrastruktur," katanya, dikutip Jumat (16/4/2021).

Baca Juga:
Trump Tarik AS dari Kesepakatan Pajak Global, Ini Kata Sri Mulyani

Apabila beleid ini resmi diundangkan, Pemerintah Oklahoma berwenang mengenakan pajak sebesar 3% atas setiap kilowatt hour ketika mobil listrik melakukan pengisian daya.

Perlu dicatat, pajak ini hanya dikenakan apabila pengisian daya mobil listrik dilakukan di charging station. Bila pengisian daya dilakukan di rumah, pajak sebesar 3% yang baru disetujui senat tersebut tidak dikenakan.

Sebanyak 85% dari penerimaan pajak yang terkumpul dari pajak baru ini akan digunakan untuk mendanai pembangunan jalan dan jembatan di Oklahoma, sedangkan 15% sisanya akan diberikan kepada pemerintah lokal untuk mendanai pembangunan.

Baca Juga:
Trump Janji Segera Bebaskan Uang Tip dari Pajak Penghasilan

Pajak pengisian daya untuk mobil listrik ini hanya dikenakan selama 20 tahun. Charging station telah beroperasi pada November 2021 harus terus mengenakan pajak atas pengisian daya mobil listrik ini hingga 2041.

Selain itu, beleid baru tersebut juga memberikan kewenangan kepada Pemerintah Oklahoma untuk memungut registration fee atas mobil listrik berdasarkan tipe dan berat kendaraan.

"Drive Act adalah produk legislasi yang berorientasi jangka panjang dengan tujuan untuk mendanai pembangunan sistem jalan raya," ujar Hilbert seperti dilansir kfor.com. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 27 Januari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Trump Tarik AS dari Kesepakatan Pajak Global, Ini Kata Sri Mulyani

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Janji Segera Bebaskan Uang Tip dari Pajak Penghasilan

Minggu, 26 Januari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Tarif Bea Masuk Trump terhadap 2 Negara Ini Lebih Tinggi dari China

Minggu, 26 Januari 2025 | 11:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Bakal Kenakan Bea Masuk 25% atas Impor dari Kanada dan Meksiko

BERITA PILIHAN
Senin, 27 Januari 2025 | 15:30 WIB PMK 118/2024

Isi Materi Keberatan Sama dengan MAP, Ini yang Bisa Dilakukan WP

Senin, 27 Januari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Trump Tarik AS dari Kesepakatan Pajak Global, Ini Kata Sri Mulyani

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Janji Segera Bebaskan Uang Tip dari Pajak Penghasilan

Senin, 27 Januari 2025 | 13:30 WIB PMK 117/2024

Sri Mulyani Atur Ulang Ketentuan Penghapusan Piutang Pajak

Senin, 27 Januari 2025 | 13:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kategorisasi Kuasa dan Wakil Wajib Pajak di Coretax DJP

Senin, 27 Januari 2025 | 11:30 WIB PERDAGANGAN BERJANGKA

Nilai Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi 2024 Naik 29,3 Persen

Senin, 27 Januari 2025 | 10:00 WIB PMK 119/2024

Pemerintah Perinci Objek Penelitian atas PKP Berisiko Rendah

Senin, 27 Januari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Siap-Siap SBN Ritel Perdana 2025! Besok Dirilis ORI027T3 dan ORI027T6