AMERIKA SERIKAT

Isi Daya Mobil Listrik di Luar Rumah Bakal Dikenai Pajak

Muhamad Wildan | Senin, 19 April 2021 | 10:30 WIB
Isi Daya Mobil Listrik di Luar Rumah Bakal Dikenai Pajak

Ilustrasi.

OKLAHOMA CITY, DDTCNews – Senat Oklahoma mengesahkan beleid terbaru yang memberikan kewenangan kepada pemerintah negara bagian untuk mengenakan pajak atas energi yang digunakan oleh mobil listrik.

Beleid yang dimaksud tersebut adalah Driving on Road Infrastructure with Vehicles of Electricity (Drive) Act yang diusung oleh 2 anggota Senat Oklahoma dari Partai Republik yaitu Kyle Hilbert dan Zack Taylor.

"Sumber utama dari pembangunan jalan dan jembatan di Oklahoma adalah pajak atas BBM. Namun, kita harus mencari cara yang adil agar pengguna mobil listrik juga berkontribusi pada pembangunan infrastruktur," katanya, dikutip Jumat (16/4/2021).

Baca Juga:
Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

Apabila beleid ini resmi diundangkan, Pemerintah Oklahoma berwenang mengenakan pajak sebesar 3% atas setiap kilowatt hour ketika mobil listrik melakukan pengisian daya.

Perlu dicatat, pajak ini hanya dikenakan apabila pengisian daya mobil listrik dilakukan di charging station. Bila pengisian daya dilakukan di rumah, pajak sebesar 3% yang baru disetujui senat tersebut tidak dikenakan.

Sebanyak 85% dari penerimaan pajak yang terkumpul dari pajak baru ini akan digunakan untuk mendanai pembangunan jalan dan jembatan di Oklahoma, sedangkan 15% sisanya akan diberikan kepada pemerintah lokal untuk mendanai pembangunan.

Baca Juga:
Ramai Lapor ke Otoritas, WP di Negara Ini Muak dengan Tax Evasion

Pajak pengisian daya untuk mobil listrik ini hanya dikenakan selama 20 tahun. Charging station telah beroperasi pada November 2021 harus terus mengenakan pajak atas pengisian daya mobil listrik ini hingga 2041.

Selain itu, beleid baru tersebut juga memberikan kewenangan kepada Pemerintah Oklahoma untuk memungut registration fee atas mobil listrik berdasarkan tipe dan berat kendaraan.

"Drive Act adalah produk legislasi yang berorientasi jangka panjang dengan tujuan untuk mendanai pembangunan sistem jalan raya," ujar Hilbert seperti dilansir kfor.com. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Minggu, 20 Oktober 2024 | 14:00 WIB HONG KONG

Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN