Insentif Pajak Perusahaan yang Terapkan WFH Tak Berlaku Lagi di Sini

MANILA, DDTCNews - Kementerian Kehakiman Filipina menegaskan pemberian insentif pajak untuk perusahaan di zona ekonomi khusus yang menerapkan work from home (WFH) sudah tidak berlaku sejalan dengan berakhirnya pandemi Covid-19.

Menteri Kehakiman Jesus Crispin Remulla mengatakan UU Pemulihan dan Insentif Pajak untuk Perusahaan (Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises/CREATE) disahkan untuk mendorong pemulihan ekonomi dari tekanan pandemi Covid-19.

Oleh karena itu, insentif fiskal berdasarkan UU CREATE hanya berlaku selama pandemi. “Badan usaha yang berada di zona ekonomi khusus tidak dilarang menerapkan WFH, tetapi tidak berhak lagi untuk menikmati insentif perpajakan,” katanya, dikutip pada Selasa (23/1/2024).

Penjelasan Remulla itu disampaikan kepada Wakil Kepala Kantor Staf Presiden Rodolfo John Robert Pallatao IV yang meminta pendapat hukum mengenai implementasi UU CREATE.

Pallatao meminta pandangan Remulla karena terjadi perbedaan interpretasi di antara lembaga pemerintah mengenai batas waktu pemberian insentif pajak kepada perusahaan yang menerapkan WFH berdasarkan pada UU CREATE.

Remulla mengatakan Pasal 309 UU CREATE secara khusus mewajibkan proyek atau kegiatan usaha yang terdaftar di zona ekonomi khusus hanya menjalankan bisnisnya di lokasi yang ditetapkan. Setiap kegiatan di luar kawasan tidak berhak memperoleh insentif fiskal berdasarkan UU CREATE.

Di sisi lain, insentif pajak berdasarkan pada UU CREATE sudah tidak bisa diberikan karena status pandemi dan kedaruratan Covid-19 sudah dicabut. Pemerintah Filipina telah mencabut status kedaruratan kesehatan Covid-19 pada 21 Juli 2023.

“Ketika keadaan luar biasa seperti pandemi, epidemi, perang, konflik bersenjata, dan keadaan darurat nasional tidak ada lagi, kebijakan yang bersifat sementara tersebut juga tidak akan berlaku lagi," ujarnya, seperti dilansir philstar.com.

Sebelumnya, Otoritas Zona Ekonomi Filipina (Philippine Economic Zone Authority/PEZA) berselisih paham dengan Kementerian Keuangan dan otoritas pajak mengenai pengaturan kerja hybrid pada perusahaan teknologi yang beroperasi di wilayah tersebut.

Setelah ketentuan WFH berakhir, Kemenkeu dan otoritas pajak meminta semua perusahaan di zona ekonomi khusus kembali menerapkan work from office (WFO) atau insentif pajak mereka dicabut. (kaw)