INSENTIF PAJAK AS

Insentif Pajak Donald Trump Kena Investigasi, Ada Apa?

Dian Kurniati | Kamis, 16 Januari 2020 | 15:19 WIB
Insentif Pajak Donald Trump Kena Investigasi, Ada Apa?

Presiden AS Donald Trump.

New York, DDTCNews—Bendahara Negara AS berencana menginvestigasi kebijakan insentif pajak Presiden Donald Trump lantaran insentif tersebut dianggap cenderung dinikmati orang-orang kaya.

“Keringanan pajak federal yang dimaksudkan untuk membantu warga miskin, namun justru menjadi rezeki nomplok bagi investor kaya,” sebut Deputi Inspektorat Bendahara Negara AS Rich Delmar dikutip dari The New York Times, Kamis (16/01/2020).

Kebijakan insentif yang dimaksud bernama ‘Opportunity Zone’, di mana tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk mendorong investasi baru demi memenuhi kebutuhan warga miskin, seperti tempat tinggal, lapangan kerja dan lain sebagainya.

Baca Juga:
Trump Tarik AS dari Kesepakatan Pajak Global, Ini Kata Sri Mulyani

Sayangnya, investor yang berinisiatif merupakan investor kaya raya, termasuk pengembang yang memiliki hubungan dengan administrasi Trump.

Investigasi kebijakan pajak Trump itu juga datang dari permintaan tiga anggota parlemen Demokrat, yakni Senator Cory Booker dari New Jersey, Emanuel Cleaver II dari Missouri, dan Ron Kind dari Wisconsin.

Mereka meminta investigasi setelah The New York Times dan ProPublica menurunkan laporan tentang penyalahgunaan insentif pajak Trump. Mereka berharap Bendahara Negara AS bisa menyelesaikan investigasi tersebut secepatnya.

Baca Juga:
Trump Janji Segera Bebaskan Uang Tip dari Pajak Penghasilan

The New York Times melaporkan sejumlah investor kaya bisa mendapat insentif pajak tersebut, untuk proyek-proyek properti di kawasan makmur. Sejumlah nama yang disebut mendapat untung dari insentif pajak Trump misalnya miliarder Leon Cooperman dan mantan gubernur New Jersey Chris Christie. Ada pula nama orang dekat Trump Richard LeFrak, dan keluarga menantu Trump, Jared Kushner.

The Times juga membocorkan strategi miliarder tersebut agar bisa mendapat insentif pajak dari pemerintah. Mereka disebut menjual saham atau investasi lain untuk menunda pembayaran pajak capital gain selama bertahun-tahun.

Hal itu bisa dilakukan asalkan mereka memasukkan keuntungannya ke dalam proyek di zona miskin yang telah ditentukan pemerintah. Dengan demikian, investor dapat menghindari pajak federal atas keuntungan dari proyek-proyek tersebut.

Baca Juga:
Tarif Bea Masuk Trump terhadap 2 Negara Ini Lebih Tinggi dari China

Para miliarder juga dicurigai telah lama berencana mengeruk keuntungan dari insentif pajak Trump. Alasannya, kesepakatan pembangunan proyek mewah mereka sudah dilangsungkan jauh sebelum kebijakan insentif pajak diberlakukan.

Nama lain yang dilaporkan mendapat keuntungan dari insentif pajak Trump adalah pengusaha Michael Milken. Milken merupakan teman lama Menteri Keuangan Steven Mnuchin, yang diduga mengambil manfaat dari tindakan Departemen Keuangan atas keberatan beberapa pejabat agensi untuk pemberian izin pada salah satu saluran sensus di Nevada.

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 27 Januari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Trump Tarik AS dari Kesepakatan Pajak Global, Ini Kata Sri Mulyani

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Janji Segera Bebaskan Uang Tip dari Pajak Penghasilan

Minggu, 26 Januari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Tarif Bea Masuk Trump terhadap 2 Negara Ini Lebih Tinggi dari China

Minggu, 26 Januari 2025 | 11:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Bakal Kenakan Bea Masuk 25% atas Impor dari Kanada dan Meksiko

BERITA PILIHAN
Selasa, 28 Januari 2025 | 08:30 WIB KEBIJAKAN MONETER

BI Buka Ruang untuk Kembali Turunkan Suku Bunga

Selasa, 28 Januari 2025 | 07:30 WIB KABUPATEN BEKASI

Bekasi Sudah Cetak 1,26 Juta SPPT PBB Sejak Awal 2025

Senin, 27 Januari 2025 | 15:30 WIB PMK 118/2024

Isi Materi Keberatan Sama dengan MAP, Ini yang Bisa Dilakukan WP

Senin, 27 Januari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Trump Tarik AS dari Kesepakatan Pajak Global, Ini Kata Sri Mulyani

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Janji Segera Bebaskan Uang Tip dari Pajak Penghasilan

Senin, 27 Januari 2025 | 13:30 WIB PMK 117/2024

Sri Mulyani Atur Ulang Ketentuan Penghapusan Piutang Pajak

Senin, 27 Januari 2025 | 13:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kategorisasi Kuasa dan Wakil Wajib Pajak di Coretax DJP

Senin, 27 Januari 2025 | 11:30 WIB PERDAGANGAN BERJANGKA

Nilai Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi 2024 Naik 29,3 Persen

Senin, 27 Januari 2025 | 10:00 WIB PMK 119/2024

Pemerintah Perinci Objek Penelitian atas PKP Berisiko Rendah