INSENTIF PAJAK AS

Insentif Pajak Donald Trump Kena Investigasi, Ada Apa?

Dian Kurniati | Kamis, 16 Januari 2020 | 15:19 WIB
Insentif Pajak Donald Trump Kena Investigasi, Ada Apa?

Presiden AS Donald Trump.

New York, DDTCNews—Bendahara Negara AS berencana menginvestigasi kebijakan insentif pajak Presiden Donald Trump lantaran insentif tersebut dianggap cenderung dinikmati orang-orang kaya.

“Keringanan pajak federal yang dimaksudkan untuk membantu warga miskin, namun justru menjadi rezeki nomplok bagi investor kaya,” sebut Deputi Inspektorat Bendahara Negara AS Rich Delmar dikutip dari The New York Times, Kamis (16/01/2020).

Kebijakan insentif yang dimaksud bernama ‘Opportunity Zone’, di mana tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk mendorong investasi baru demi memenuhi kebutuhan warga miskin, seperti tempat tinggal, lapangan kerja dan lain sebagainya.

Baca Juga:
Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Sayangnya, investor yang berinisiatif merupakan investor kaya raya, termasuk pengembang yang memiliki hubungan dengan administrasi Trump.

Investigasi kebijakan pajak Trump itu juga datang dari permintaan tiga anggota parlemen Demokrat, yakni Senator Cory Booker dari New Jersey, Emanuel Cleaver II dari Missouri, dan Ron Kind dari Wisconsin.

Mereka meminta investigasi setelah The New York Times dan ProPublica menurunkan laporan tentang penyalahgunaan insentif pajak Trump. Mereka berharap Bendahara Negara AS bisa menyelesaikan investigasi tersebut secepatnya.

Baca Juga:
Malaysia Berencana Kenakan Pajak atas Dividen sebesar 2 Persen

The New York Times melaporkan sejumlah investor kaya bisa mendapat insentif pajak tersebut, untuk proyek-proyek properti di kawasan makmur. Sejumlah nama yang disebut mendapat untung dari insentif pajak Trump misalnya miliarder Leon Cooperman dan mantan gubernur New Jersey Chris Christie. Ada pula nama orang dekat Trump Richard LeFrak, dan keluarga menantu Trump, Jared Kushner.

The Times juga membocorkan strategi miliarder tersebut agar bisa mendapat insentif pajak dari pemerintah. Mereka disebut menjual saham atau investasi lain untuk menunda pembayaran pajak capital gain selama bertahun-tahun.

Hal itu bisa dilakukan asalkan mereka memasukkan keuntungannya ke dalam proyek di zona miskin yang telah ditentukan pemerintah. Dengan demikian, investor dapat menghindari pajak federal atas keuntungan dari proyek-proyek tersebut.

Baca Juga:
Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

Para miliarder juga dicurigai telah lama berencana mengeruk keuntungan dari insentif pajak Trump. Alasannya, kesepakatan pembangunan proyek mewah mereka sudah dilangsungkan jauh sebelum kebijakan insentif pajak diberlakukan.

Nama lain yang dilaporkan mendapat keuntungan dari insentif pajak Trump adalah pengusaha Michael Milken. Milken merupakan teman lama Menteri Keuangan Steven Mnuchin, yang diduga mengambil manfaat dari tindakan Departemen Keuangan atas keberatan beberapa pejabat agensi untuk pemberian izin pada salah satu saluran sensus di Nevada.

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Minggu, 20 Oktober 2024 | 14:00 WIB HONG KONG

Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN