PILPRES AS 2020

Ini Proposal Pajak Capres Julian Castro

Redaksi DDTCNews | Jumat, 16 Agustus 2019 | 17:00 WIB
Ini Proposal Pajak Capres Julian Castro

Kandidat Presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat Julián Castro.

DES MOINES, IOWA, DDTCNews—Kandidat Presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat Julián Castro merilis rencana ekonominya. Rencana itu mencakup pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi pada orang kaya dan memberikan keringanan pajak untuk pekerja dari kelas menengah.

Peluncuran rencana ekonomi itu dilakukan ketika Castro mencoba memenuhi syarat debat capres Partai Demokrat di Houston September depan. Ia mengusulkan penggabungan atas pajak warisan yang saat ini berlaku dengan pajak hadiah menjadi satu kesatuan dalam pajak warisan.

“Pajak warisan yang baru akan memastikan ahli waris kaya membayar bagian pajak yang adil atas kekayaannya, sama seperti mereka mendapatkan pendapatan lain, juga mencegah konsentrasi kekuatan ekonomi dan politik di tangan segelintir orang,” ujarnya, Kamis (15/8/2019).

Baca Juga:
Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Dalam rencana baru yang diusung Castro itu, warisan senilai US$2 juta atau setara dengan Rp28,5 miliar akan dibebaskan dari pajak. Namun, semua kekayaan yang diwariskan di atas ambang batas tersebut akan dikenakan pajak.

Castro menambahkan pajak ini akan memengaruhi kurang dari 1% ahli waris terkaya di Amerika. Namun, pajak itu akan meningkatkan pendapatan lebih dari US$250 miliar atau setara dengan Rp3,6 kuadriliun dalam 10 tahun.

Berdasarkan rencana Castro, penghasilan atas capital gain dan penghasilan biasa (ordinary income) akan dikenakan pajak dengan tarif yang hampir sama. Rencana ini ditujukan bagi orang yang menghasilkan pendapatan US$400.000 atau lebih setara dengan Rp5,7 miliar per tahun.

Baca Juga:
Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global

Selanjutnya, rencana pajak Castro juga mengharuskan orang dengan aset senilai US$40 juta atau lebih setara dengan Rp569,2 miliar membayar pajak atas pendapatan investasi setiap tahun. Kewajiban tersebut tidak bergantung pada apakah mereka menjual asetnya atau tidak.

Selain itu, seperti dilansir thehill.com, mantan wali kota San Antonio yang kini menjabat sebagai Menteri Perumahan dan Pengembangan Kawasan Urban AS tersebut juga berencana mencabut Undang-Undang Pemotongan Pajak yang diteken Presiden Trump pada 2017.

Ia juga merumuskan sejumlah program populis untuk keluarga berpenghasilan rendah dan menengah, seperti perawatan anak, cuti keluarga berbayar dan upah minimum US$15 atau setara dengan Rp213.465 per jam. (MG-nor/Bsi)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 11:17 WIB PENGADILAN PAJAK

Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 11:17 WIB PENGADILAN PAJAK

Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Dukung Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga oleh Prabowo

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pahami Perincian Penelitian Bukti Potong Atas WP Restitusi Dipercepat

Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan