Hemat Energi, Pemerintah Disarankan Pungut Pajak Mobil

TALLINN, DDTCNews – Pemerintah Estonia diminta untuk mempertimbangkan usulan penerapan pajak mobil sebagai alternatif kebijakan pengelolaan energi nasional ketimbang mengendalikan konsumsi bahan bakar minyak.

Analis SEB Bank Mihkel Nestor menilai pajak mobil bisa menjadi opsi dari agenda penghematan energi. Menurutnya, kebijakan pajak lebih baik ketimbang menurunkan pasokan bahan bakar yang dapat berdampak negatif terhadap pelayanan publik.

"Saya kira pajak mobil bisa dipertimbangkan ketimbang melakukan penghematan yang mengurangi pelayanan publik," katanya, dikutip Selasa (23/2/2021).

Nestor menilai penerapan pajak mobil dapat membantu pemerintah menekan defisit anggaran yang melonjak tinggi tahun lalu. Pada tahun fiskal 2020, defisit anggaran mencapai €1,5 miliar atau 5,5% dari produk domestik bruto (PDB).

Angka tersebut jauh lebih tinggi dari periode krisis keuangan 2008 dengan tingkat defisit hanya 2,6% dari PDB. Untuk itu, kebijakan pajak baru perlu dipertimbangkan untuk memperbaiki masalah kronis dalam pengelolaan anggaran negara.

"Pemerintah perlu mempertimbangkan janji koalisi terkait dengan perubahan iklim dan pajak mobil sejalan dengan ambisi tersebut. Basis pajaknya cukup menjanjikan karena impor mobil penumpang mencapai €1 miliar per tahun," ujar Nestor.

Seperti dilansir baltictimes.com, wacana pajak mobil sudah muncul pada 2017 saat Menteri Keuangan Sven Sester menyebutkan perlunya pungutan baru untuk kendaraan bermotor. Kebijakan tersebut akan melengkapi kebijakan cukai bahan bakar yang sudah diberlakukan Estonia.

Otoritas tidak menjabarkan lebih lanjut terkait dengan penerapan pajak baru bagi kendaraan bermotor. Rencana pajak mobil berlaku pada saat konsumen melakukan pendaftaran atau registrasi kendaraan untuk pertama kali. (rig)