KANADA

Harga Melambung, Negara Ini Kukuh Tak Berikan Insentif Pajak Atas BBM

Syadesa Anida Herdona | Sabtu, 04 Juni 2022 | 13:00 WIB
Harga Melambung, Negara Ini Kukuh Tak Berikan Insentif Pajak Atas BBM

Ilustrasi.

MANITOBA, DDTCNews – Pemerintah Provinsi Manitoba, Kanada mengumumkan tidak akan memberikan penangguhan pembayaran pajak bahan bakar minyak (BBM).

Menteri Keuangan Cameron Friesen menyampaikan kebijakan tersebut diambil meskipun masyarakat saat ini masih menghadapi lonjakan harga BBM. Padahal pemerintah Alberta, provinsi lain di Kanada, justru memberikan insentif berupa penangguhan pembayaran pajak BBM provinsi untuk warganya.

“Menurut saya, saat ini bahasan tersebut tidak dapat dilakukan pemerintah provinsi untuk menangguhkan pembayaran pajak,” ucap Friesen saat ditanya apakah pemerintah Manitoba memiliki rencana yang sama dengan pemerintah Alberta, dikutip Sabtu (4/6/2022).

Baca Juga:
Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Saat ini, warga Manitoba harus membayar pajak provinsi senilai 14 sen per liter saat mengisi BBM. Warga Manitoba juga harus membayar 29 sen pajak federal, yang mencakup 11 sen pajak karbon.

Pada bulan Maret 2022, Perdana Menteri Manitoba Heather Stefanson menulis surat kepada pemerintah federal untuk menghentikan sementara kenaikan pajak karbon. Namun, pajak karbon tetap naik pada 1 April menjadi CA$50 per ton emisi, atau setara dengan 2,2 sen per liter.

Pajak karbon federal dijadwalkan akan naik menjadi CA$170 per ton karbon pada tahun 2030. Pajaknya akan menjadi 37,6 sen per liter.

Baca Juga:
Malaysia Berencana Kenakan Pajak atas Dividen sebesar 2 Persen

Friesen menambahkan saat ini pajak karbon federal merangkak naik menuju 40 sen per liter. Kenaikan harga gas membuat Friesen prihatin karena banyak warga Manitoba yang mengandalkan kendaraan mereka untuk bermobilisasi.

"Warga Manitoba tidak mampu [membayar pajak karbon federal]. Sudah waktunya bagi pemerintah federal untuk melihat dan menunjukkan bahwa mereka peduli dengan kemampuan ekonomi semua warga Kanada," tegas Friesen, dilansir o.canada.com. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Minggu, 20 Oktober 2024 | 14:00 WIB HONG KONG

Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja