CHINA

Genjot Investasi, Pemerintah Siapkan Fasilitas Perpajakan Khusus

Redaksi DDTCNews | Selasa, 02 Juni 2020 | 15:22 WIB
Genjot Investasi, Pemerintah Siapkan Fasilitas Perpajakan Khusus

Ilustrasi. (foto: radiantskies)

BEIJING, DDTCNews—Pemerintah China memastikan proyek pembangunan kawasan perdagangan bebas di Provinsi Hainan tetap dilaksanakan. Saat ini, pemerintah tengah menyiapkan sejumlah kebijakan khusus perihal perpajakan.

“Pemerintah akan menawarkan kebijakan pajak yang menguntungkan bagi perusahaan yang berada di Hainan,” tulis keterangan resmi pemerintah China sebagaimana dikutip Selasa (2/6/2020).

Rencana kawasan perdagangan bebas baru di selatan China itu akan menjadi daya tarik baru bagi investor. Selain mendapat fasilitas perpajakan khusus, investor di kawasan tersebut juga bebas melakukan lalu lintas modal.

Baca Juga:
Senator Minta Penumpang Pesawat Kelas Ekonomi Tak Dipungut Travel Tax

Kawasan perdagangan bebas Hainan nantinya akan membebaskan investor untuk melakukan transaksi modal di dalam kawasan. Selain itu, barang impor yang masuk ke dalam kawasan akan dibebaskan sepenuhnya dari pungutan kepabeanan.

Untuk membiayai rencana itu, pemerintah China akan menerbitkan surat utang atau obligasi pemerintah daerah. Rencananya, obligasi itu tidak hanya menyasar investor domestik, tetapi juga luar asing.

Dilansir Channel News Asia, rencana pembentukan kawasan perdagangan bebas Hainan ini sudah disusun pemerintah sejak 2018. Peta jalan dibuat dengan target pembentukan kawasan perdagangan bebas Hainan pada 2020.

Pemerintah berencana membangun pelabuhan Hainan pada 2025. Pemerintah berharap kawasan perdagangan bebas tersebut dapat mendukung kegiatan investasi dan perdagangan internasional pada 2035 mendatang. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 10:51 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Bangun Sistem Pajak Berkeadilan, Civil Society Perlu Pahami Isu Pajak

BERITA PILIHAN
Sabtu, 01 Februari 2025 | 13:30 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Pengumuman bagi Eksportir-Importir! Layanan Telepon LNSW Tak Lagi 24/7

Sabtu, 01 Februari 2025 | 13:00 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 23 Akibat Transaksi Pinjaman Tanpa Bunga

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:45 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Tenang! Surat Teguran ‘Gaib’ karena Coretax Eror Bisa Dibatalkan DJP

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Hal-Hal yang Diteliti DJP terkait Pengajuan Pengembalian Pendahuluan

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:00 WIB CORETAX SYSTEM

DJP Terbitkan Panduan Coretax terkait PIC, Impersonate dan Role Akses

Sabtu, 01 Februari 2025 | 09:45 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Simak! Ini Daftar Peraturan Perpajakan yang Terbit 1 Bulan Terakhir

Sabtu, 01 Februari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN EKONOMI

Jaga Inflasi pada Kisaran 2,5 Persen, Pemerintah Beberkan Strateginya

Sabtu, 01 Februari 2025 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jadi Kontributor Pajak Terbesar, Manufaktur Diklaim Pulih Merata