ZAMBIA

Ganti Rezim PPN dengan Sales Tax, Ini Janji Pemerintah

Redaksi DDTCNews | Jumat, 10 Mei 2019 | 16:37 WIB
Ganti Rezim PPN dengan Sales Tax, Ini Janji Pemerintah

Para pekerja Konkola Copper Mines menunggu di lift sebelum bekerja di tambang bawah tanah, di Konkola, Zambia. (Foto:standardmedia.co.ke)

LUSAKA, DDTCNews – Pemerintah Zambia berkomitmen akan melunasi semua restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) yang sah, dan pada saat yang sama terus mendorong rencana pemberlakuan pajak penjualan (sales tax) yang tidak dapat direstitusi.

Menteri Keuangan Zambia Margaret Mwanakatwe mengatakan sales tax sangat dibutuhkan untuk menghentikan peningkatan utang. Dia memahami perubahan rezim pajak tersebut mengecewakan komunitas pertambangan di Zambia dan dianggap menghalangi investasi baru.

“Penerapan non-refundable sales tax juga mampu membayar nilai restitusi yang luar biasa, serta meningkatkan penerimaan negara untuk mendukung program pembangunan sosial pemerintah,” katanya di Lusaka, Selasa (7/5).

Baca Juga:
WP OP Lebih Bayar Rp100 Juta, Restitusi akan Dipercepat Sesuai PMK 119

Selama ini, pemerintah berutang sekitar US$600 juta (Rp8,56 triliun) dalam bentuk restitusi PPN. Dana Moneter Internasional (IMF) telah berulang kali memperingatkan Pemerintah Zambia yang tengah berjuang melunasi utang dan cadangan mata uang asing yang menyusut.

Mwanakatwe menjelaskan pemerintah mampu menghasilkan sekitar US$140 juta (Rp1,99 triliun) untuk menyicil restitusi PPN setiap bulan. Menurutnya, seperti dilansir www.lusakatimes.com, dengan sistem yang lebih sederhana persoalan ini bisa segera diatasi.

Untuk itu, pemerintah negara penghasil tembaga terbesar kedua di Afrika ini tetap berkeras mendorong penerapan sales tax yang tidak bisa direstitusi. Pemerintah optimistis sales tax mampu membiayai berbagai program sekaligus memperbaiki perekonomian Zambia.

Baca Juga:
Tenang! Surat Teguran ‘Gaib’ karena Coretax Eror Bisa Dibatalkan DJP

RUU Pajak Penjualan dan Pajak Penghasilan yang mengganti rezim pajak pertambahan nilai (VAT) dengan pajak penjualan itu dipublikasikan Kabinet President Edgar Chagwa Lungu 1 April lalu. Namun, pemerintah memutuskan menunda penyerahannya ke parlemen hingga Juli 2019.

Penundaan ini memberi waktu bagi pemerintah untuk lebih banyak berkonsultasi pada para pemangku kepentingan terkait. Tahun lalu, pemerintah telah mengumumkan serangkaian reformasi pajak yang menyebabkan beberapa penambang kehilangan pekerjaan.

Januari 2019, First Quantum Minerals Canada berniat mengurangi 2.500 pekerjanya di Zambia, tetapi ditunda hingga keputusan yang timbul dari dialog dengan pemerintah. Konkola Copper Mines juga berhenti beroperasi sementara. (Bsi)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:45 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Tenang! Surat Teguran ‘Gaib’ karena Coretax Eror Bisa Dibatalkan DJP

Sabtu, 01 Februari 2025 | 09:45 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Simak! Ini Daftar Peraturan Perpajakan yang Terbit 1 Bulan Terakhir

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pahami Perincian Penelitian Bukti Potong Atas WP Restitusi Dipercepat

BERITA PILIHAN
Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

NPWP Sementara 9990000000999000, Dipakai Jika NIK Tak Valid di e-Bupot

Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:15 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Pemerintah Naikkan Biaya SLO Listrik, Kecuali Pelanggan 450 dan 900 VA

Sabtu, 01 Februari 2025 | 14:30 WIB PILKADA 2024

Prabowo Ingin Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 segera Dilantik

Sabtu, 01 Februari 2025 | 13:30 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Pengumuman bagi Eksportir-Importir! Layanan Telepon LNSW Tak Lagi 24/7

Sabtu, 01 Februari 2025 | 13:00 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 23 Akibat Transaksi Pinjaman Tanpa Bunga

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:45 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Tenang! Surat Teguran ‘Gaib’ karena Coretax Eror Bisa Dibatalkan DJP

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Hal-Hal yang Diteliti DJP terkait Pengajuan Pengembalian Pendahuluan

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:00 WIB CORETAX SYSTEM

DJP Terbitkan Panduan Coretax terkait PIC, Impersonate dan Role Akses