KABUPATEN LOMBOK UTARA

Gandeng Kejaksaan, Pemda Berhasil Tagih Piutang Pajak Sampai Rp1,76 M

Muhamad Wildan | Senin, 12 Juni 2023 | 10:30 WIB
Gandeng Kejaksaan, Pemda Berhasil Tagih Piutang Pajak Sampai Rp1,76 M

Ilustrasi.

LOMBOK UTARA, DDTCNews - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lombok Utara berhasil menagih tunggakan pajak senilai Rp1,76 miliar.

Kepala Bapenda Kabupaten Lombok Utara Ainal Yakin mengatakan penagihan berhasil dilakukan berkat adanya kerja sama antara Bapenda Kabupaten Lombok Utara dengan kejaksaan.

"Dengan kerja sama ini, sudah ada progress yang cukup baik," katanya, dikutip pada Senin (12/6/2023).

Baca Juga:
Cek Kebenaran Lokasi dan Kegiatan Usaha, Petugas Pajak Gelar Kunjungan

Bapenda menggandeng kejaksaan guna memberikan pemahaman kepada wajib pajak terkait dengan kewajiban dalam membayar pajak, terutama terhadap wajib pajak yang sudah menunggak pajak cukup lama.

Total Tunggakan Pajak Tinggal Rp3,79 Miliar

Sejak 2017, total tunggakan pajak mencapai Rp5,56 miliar. Artinya, masih terdapat tunggakan pajak senilai Rp3,79 miliar yang masih belum tertagih.

"Baru 32,79% yang tertagih," ujar Yakin seperti dilansir lombokpost.jawapos.com.

Baca Juga:
Isi Materi Keberatan Sama dengan MAP, Ini yang Bisa Dilakukan WP

Berdasarkan kerja sama yang dijalin, kedua pihak berkomitmen untuk merealisasikan piutang pajak daerah dalam waktu 1 tahun. Perjanjian kerja sama antara kedua instansi tersebut disepakati pada awal tahun ini.

"Tinggal enam bulan lagi, kami tetap targetkan harus selesai di Desember 2023. Paling banyak utang ini dari hotel dan restoran," tutur Yakin. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 27 Januari 2025 | 16:00 WIB KPP PRATAMA PADANG DUA

Cek Kebenaran Lokasi dan Kegiatan Usaha, Petugas Pajak Gelar Kunjungan

Senin, 27 Januari 2025 | 15:30 WIB PMK 118/2024

Isi Materi Keberatan Sama dengan MAP, Ini yang Bisa Dilakukan WP

Senin, 27 Januari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Trump Tarik AS dari Kesepakatan Pajak Global, Ini Kata Sri Mulyani

BERITA PILIHAN
Senin, 27 Januari 2025 | 15:30 WIB PMK 118/2024

Isi Materi Keberatan Sama dengan MAP, Ini yang Bisa Dilakukan WP

Senin, 27 Januari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Trump Tarik AS dari Kesepakatan Pajak Global, Ini Kata Sri Mulyani

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Janji Segera Bebaskan Uang Tip dari Pajak Penghasilan

Senin, 27 Januari 2025 | 13:30 WIB PMK 117/2024

Sri Mulyani Atur Ulang Ketentuan Penghapusan Piutang Pajak

Senin, 27 Januari 2025 | 13:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kategorisasi Kuasa dan Wakil Wajib Pajak di Coretax DJP

Senin, 27 Januari 2025 | 11:30 WIB PERDAGANGAN BERJANGKA

Nilai Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi 2024 Naik 29,3 Persen

Senin, 27 Januari 2025 | 10:00 WIB PMK 119/2024

Pemerintah Perinci Objek Penelitian atas PKP Berisiko Rendah

Senin, 27 Januari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Siap-Siap SBN Ritel Perdana 2025! Besok Dirilis ORI027T3 dan ORI027T6