TAIWAN

Foxconn Diperiksa, Taiwan Minta China Tidak Intervensi Proses Pilpres

Muhamad Wildan | Minggu, 29 Oktober 2023 | 14:00 WIB
Foxconn Diperiksa, Taiwan Minta China Tidak Intervensi Proses Pilpres

Ilustrasi.

TAIPEI, DDTCNews - Pemerintah Taiwan menyesalkan langkah otoritas pajak China yang melakukan pemeriksaan pajak terhadap Foxconn, perusahaan contract manufacturing milik pengusaha asal Taiwan Terry Gou.

Sebab, pemeriksaan pajak itu ditengarai berlatar belakang politis karena dilakukan menjelang pilpres pada Januari 2024. Menurut Deputy Premier Taiwan Cheng Wen Tsan, pemeriksaan pajak tersebut bentuk intervensi China terhadap proses demokrasi elektoral di Taiwan.

"Di negara demokratis, memilih pemimpin harus dilakukan dalam iklim yang bebas dari ancaman, campur tangan, dan distorsi. Kami tidak ingin pilpres kami dipengaruhi oleh faktor China," katanya, dikutip pada Minggu (29/10/2023).

Baca Juga:
WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Cheng menjelaskan seluruh perusahaan Taiwan yang beroperasi di China telah mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk ketentuan pajak. Dengan demikian, perusahaan Taiwan di China harus terbebas dari intervensi politik.

Sementara itu, Premier Taiwan Chen Chien Jen menuturkan pemerintah akan memberikan dukungan kepada pelaku usaha Taiwan.

"Pemerintah akan terus memperhatikan kebutuhan pengusaha Taiwan dan terus mendukung mereka," ujar Chen seperti dilansir channelnewsasia.com.

Baca Juga:
Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Sebagai informasi, pemeriksaan pajak oleh China terhadap operasi Foxconn di China ditengarai berlatar belakang politis karena Terry Gou telah mencalonkan diri sebagai capres dalam pilpres tahun depan.

Pemeriksaan pajak dilakukan oleh otoritas pajak China terhadap anak usaha Foxconn di Provinsi Guangdong dan Jiangsu. Tak hanya itu, Kementerian Sumber Daya Alam China juga memeriksa pabrik Foxconn yang berlokasi di Provinsi Henan dan Hubei.

Terlepas dari dugaan latar belakang politis tersebut, Foxconn berkomitmen tetap kooperatif sepanjang proses pemeriksaan.

"Kami akan patuh kepada hukum di manapun kami beroperasi. Kami akan secara aktif bekerja sama dengan unit terkait," jelas Foxconn. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja