Ilustrasi. Warga berbaris di lokasi tes asam nukleat saat tes masal untuk penyakit virus korona (COViD-19), di sebuah halaman perumahan di Dalian, provinsi Liaoning, China, Rabu (16/3/2022). ANTARA FOTO/China Daily via REUTERS/rwa/cfo
BEIJING, DDTCNews – Guna menjaga kestabilan kondisi ekonomi, Pemerintah China memutuskan untuk menunda uji coba implementasi pajak properti.
Kementerian Keuangan menunda uji coba penerapan pajak properti dengan cakupan yang lebih luas lantaran ada kekhawatiran uji coba tersebut mengganggu pertumbuhan pasar real estat yang tengah menjadi mesin pertumbuhan ekonomi.
"Tidak ada kondisi yang cocok pada tahun ini,” kata Kementerian Keuangan seperti dilansir asia.nikkei.com, dikutip pada Senin (21/3/2022).
Presiden China Xi Jin Ping sebelumnya mengatakan China harus secara aktif dan yakin bergerak maju untuk mengimplementasikan program uji coba penerapan pajak properti. Implementasi ini diharapkan dapat meringankan krisis keuangan yang dihadapi pemerintah daerah.
Badan legislatif tertinggi bahkan telah memberikan lampu hijau untuk uji coba pajak yang lebih luas untuk properti residensial dan nonresidensial. Beberapa kota pun sudah mulai melakukan studi awal menjelang rencana ekspansi uji coba tersebut.
Meski demikian, uji coba implementasi pajak properti tersebut harus tertunda karena berbagai alasan. Pertama, stabilitas ekonomi menjadi prioritas utama menjelang Kongres Partai Komunis pada musim gugur ini.
Kedua, pasar kondominium sedang sepi akibat pembatasan yang lebih ketat pada pinjaman properti. Harga rata-rata kondominium baru di 70 kota besar diketahui sedang turun dari bulan ke bulan selama enam bulan berturut-turut.
Pajak properti selanjutnya dapat menekan permintaan, memperlambat pembangunan perumahan dan membebani perekonomian. Ketiga, kondisi ekonomi sedang bergulat dengan peningkatan kasus Covid-19.
Keempat, harga komoditas melonjak di tengah perang di Ukraina. Komite Stabilitas Keuangan Dewan Negara bahkan menekankan pemerintah untuk waspada dalam memperkenalkan kebijakan yang berisiko merugikan pasar. (rig)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.