CHINA

Ekonomi Belum Kondusif, China Tunda Perluasan Objek Pajak Properti

Vallencia | Senin, 21 Maret 2022 | 18:30 WIB
Ekonomi Belum Kondusif, China Tunda Perluasan Objek Pajak Properti

Ilustrasi. Warga berbaris di lokasi tes asam nukleat saat tes masal untuk penyakit virus korona (COViD-19), di sebuah halaman perumahan di Dalian, provinsi Liaoning, China, Rabu (16/3/2022). ANTARA FOTO/China Daily via REUTERS/rwa/cfo

BEIJING, DDTCNews – Guna menjaga kestabilan kondisi ekonomi, Pemerintah China memutuskan untuk menunda uji coba implementasi pajak properti.

Kementerian Keuangan menunda uji coba penerapan pajak properti dengan cakupan yang lebih luas lantaran ada kekhawatiran uji coba tersebut mengganggu pertumbuhan pasar real estat yang tengah menjadi mesin pertumbuhan ekonomi.

"Tidak ada kondisi yang cocok pada tahun ini,” kata Kementerian Keuangan seperti dilansir asia.nikkei.com, dikutip pada Senin (21/3/2022).

Baca Juga:
WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Presiden China Xi Jin Ping sebelumnya mengatakan China harus secara aktif dan yakin bergerak maju untuk mengimplementasikan program uji coba penerapan pajak properti. Implementasi ini diharapkan dapat meringankan krisis keuangan yang dihadapi pemerintah daerah.

Badan legislatif tertinggi bahkan telah memberikan lampu hijau untuk uji coba pajak yang lebih luas untuk properti residensial dan nonresidensial. Beberapa kota pun sudah mulai melakukan studi awal menjelang rencana ekspansi uji coba tersebut.

Meski demikian, uji coba implementasi pajak properti tersebut harus tertunda karena berbagai alasan. Pertama, stabilitas ekonomi menjadi prioritas utama menjelang Kongres Partai Komunis pada musim gugur ini.

Baca Juga:
Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Kedua, pasar kondominium sedang sepi akibat pembatasan yang lebih ketat pada pinjaman properti. Harga rata-rata kondominium baru di 70 kota besar diketahui sedang turun dari bulan ke bulan selama enam bulan berturut-turut.

Pajak properti selanjutnya dapat menekan permintaan, memperlambat pembangunan perumahan dan membebani perekonomian. Ketiga, kondisi ekonomi sedang bergulat dengan peningkatan kasus Covid-19.

Keempat, harga komoditas melonjak di tengah perang di Ukraina. Komite Stabilitas Keuangan Dewan Negara bahkan menekankan pemerintah untuk waspada dalam memperkenalkan kebijakan yang berisiko merugikan pasar. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja