KANADA

Dukung Pajak Kekayaan, Partai Demokrat Usulkan Tarif 1%

Muhamad Wildan | Rabu, 14 April 2021 | 14:30 WIB
Dukung Pajak Kekayaan, Partai Demokrat Usulkan Tarif 1%

Ilustrasi.

OTTAWA, DDTCNews – Wacana pengenaan pajak kekayaan tampaknya makin gencar didengung-dengungkan di mata internasional. Kali ini, Partai Demokrat Baru (New Democratic Party/NDP) menyuarakan dukungannya atas pengenaan pajak kekayaan di Kanada.

Dalam konvensi yang diselenggarakan NDP, partai tersebut mendukung pengenaan pajak kekayaan atas orang kaya dan pajak khusus atas excess profit. NDP merupakan partai oposisi dari pemerintahan Kanada di bawah Perdana Menteri Justin Trudeau.

"Orang-orang kaya harus membayar pajak sesuai dengan porsinya agar kita dapat menginvestasikan penerimaan tersebut untuk hal-hal yang dibutuhkan," ujar Ketua NDP Jagmeet Singh, dikutip Rabu (14/4/2021).

Baca Juga:
Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Singh menyatakan NDP mengusulkan pengenaan pajak kekayaan bagi masyarakat yang memiliki kekayaan bersih di atas CA$20 juta atau setara dengan Rp232,54 miliar. Tarif pajak kekayaan yang diusulkan NDP sebesar 1%.

NDP juga mengusung pengenaan pajak atas excess profit yang diterima korporasi sepanjang pandemi Covid-19. Korporasi yang menikmati keuntungan berlebih berkat pandemi Covid-19 perlu dikenai pajak sebesar 2 kali lipat dari tarif pajak korporasi yang berlaku.

"Mereka yang diuntungkan berkat pandemi tetapi tidak membayar pajaknya di Kanada seharusnya menanggung beban lebih besar dalam pemenuhan biaya penanganan pandemi Covid-19," ujar Singh seperti dilansir nationalpost.com.

Hasil survei di Kanada pun menunjukkan sebagian besar masyarakat Kanada mendukung pengenaan pajak kekayaan. Sebanyak 79% responden yang disurvei oleh Abacus Data menyatakan dukungannya pengenaan pajak kekayaan. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?