AMERIKA SERIKAT

DPR Wacanakan Pajak Kekayaan, Negara Bisa Raup Rp35 Triliun

Muhamad Wildan | Selasa, 02 Februari 2021 | 18:30 WIB
DPR Wacanakan Pajak Kekayaan, Negara Bisa Raup Rp35 Triliun

Ilustrasi. (DDTCNews)

SEATTLE, DDTCNews – DPR Negara Bagian Washington mulai mewacanakan pengenaan pajak kekayaan dengan tarif sebesar 1%. Bila diterapkan, miliarder besar seperti CEO Amazon Jeff Bezos dan pendiri Microsoft Bill Gates bakal mendapatkan beban pajak baru.

Tak hanya Jeff Bezos dan Bill Gates, setidaknya sekitar 100 orang super kaya lainnya bakal ikut merasakan pajak baru tersebut. Potensi penerimaan pajak yang terkumpul dari pajak baru ini bisa diprediksi mencapai US$2,25 miliar atau setara dengan Rp35 triliun pada 2023.

Anggota DPR dari Partai Demokrat Noel Frame mengatakan tujuan dari pajak kekayaan ini menjadi upaya besar dalam merestrukturisasi hukum pajak di Washington--yang dinilai merupakan negara bagian yang paling regresif di AS.

Baca Juga:
Kejar Pendapatan, DPR Imbau Pemerintah Optimalkan Sektor Perkebunan

"Hukum pajak yang berlaku di Washington saat ini membuat warga kelas bawah harus membayar pajak efektif yang 6 kali lebih tinggi ketimbang orang kaya. Tentu, ini tidak bisa diterima dan tidak sejalan dengan value kita,” katanya, Selasa (2/2/2021).

Merujuk pada House Bill 1406, rumah tangga kelas bawah harus membayar pajak sebesar 18% dari penghasilan yang diterima, sedangkan masyarakat terkaya di Washington hanya pajak sebesar 3% dari penghasilan yang diterima.

Dengan fakta ini, Frame memandang sistem pajak yang berlaku di Washington amat regresif dan tak berkelanjutan. Untuk itu, perlu sistem pajak yang adil dan berimbang demi menciptakan pertumbuhan ekonomi secara jangka panjang bagi Washington.

Baca Juga:
Konsumsi Kelas Menengah Stabil, Ekonomi Diprediksi Tumbuh di Atas 5%

“Orang-orang terkaya Washington bisa dan harus membayar lebih besar untuk mendanai program yang diperlukan," tulis Frame pada House Bill 1406 seperti dilansir geekwire.com.

Bila diterapkan, pajak kekayaan ini akan dikenakan atas orang kaya dengan kekayaan di atas US$1 miliar dan tinggal di Washington. Berdasarkan catatan Forbes, sembilan dari orang terkaya di dunia tinggal di Washington dengan kekayaan sekitar US$2,7 miliar hingga US$179 miliar.

Pajak tersebut hanya dikenakan atas aset-aset finansial seperti kas dan setara kas, saham, obligasi, options, dan aset-aset finansial lainnya. Pajak ini juga tidak akan dikenakan atas lapisan US$0 hingga US$1 miliar dari harta wajib pajak.

Baca Juga:
Kejar Pendapatan Daerah, Kota Ini Bakal Bentuk Tim Intelijen Pajak

Berdasarkan catatan Tax Foundation, Washington menjadi negara bagian ketiga setelah California dan New York yang mulai mewacanakan pengenaan pajak atas kekayaan.

Namun demikian, wacana pengenaan pajak kekayaan di Washington dan beberapa negara bagian di AS ini bukannya tanpa kritik. Pasalnya, pajak kekayaan tersebut justru hanya akan mendorong orang kaya berpindah tempat tinggal menuju negara bagian yang mengenakan tarif pajak rendah.

Pengenaan pajak atas kekayaan juga tergolong rumit karena banyaknya jenis aset yang dimiliki oleh orang kaya. Dengan demikian, aset yang dimiliki orang kaya dinilai masih sulit untuk dideteksi dan dipajaki secara efektif. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Senin, 21 Oktober 2024 | 18:33 WIB PENDAPATAN NEGARA

Kejar Pendapatan, DPR Imbau Pemerintah Optimalkan Sektor Perkebunan

Minggu, 20 Oktober 2024 | 14:00 WIB HONG KONG

Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN