DPR Pangkas Anggaran IRS, Presiden Joe Biden Ancam Lakukan Ini

WASHINGTON D.C., DDTCNews - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengancam akan memveto beleid terbaru mengenai pembatalan tambahan anggaran bagi Internal Revenue Service (IRS) yang baru saja disetujui oleh DPR.

Dalam keterangan resminya, pihak White House menyebut langkah DPR membatalkan tambahan anggaran bagi IRS hanya akan menguntungkan orang-orang kaya pengemplang pajak.

"Bukannya melindungi kelas menengah dan UMKM, pemangkasan anggaran justru merugikan para wajib pajak yang sudah jujur dalam membayar pajak," tulis White House dalam keterangan resminya, dikutip pada Minggu (15/1/2023).

White House menyatakan kelompok 1% terkaya di AS telah menyembunyikan 20% penghasilannya dari IRS dan tidak membayar pajak sama sekali atas penghasilannya. Akibatnya, beban pajak yang seharusnya ditanggung orang kaya justru harus ditanggung oleh kelas menengah.

Sementara itu, Congressional Budget Office (CBO) memandang pembatalan tambahan anggaran IRS akan meningkatkan defisit anggaran senilai US$115 miliar untuk 1 dekade ke depan. Naiknya defisit disebabkan oleh peningkatan risiko penghindaran dan pengelakan pajak.

Tak hanya membebani wajib pajak kelas menengah dan menguntungkan wajib pajak kaya, pemerintah juga tidak dapat melakukan perbaikan atas kualitas pelayanan IRS akibat dibatalkannya tambahan anggaran tersebut.

"Partai Republik telah membiarkan wajib pajak kaya dan perusahaan multinasional menghindar dari kewajiban pajak sembari menambah beban masyarakat kelas menengah," tulis White House.

Sebagai informasi, tambahan alokasi anggaran bagi IRS senilai US$80 miliar bagi IRS untuk 1 dekade ke depan sesungguhnya telah disetujui pada tahun lalu seiring dengan ditetapkannya Inflation Reduction Act (IRA).

Kebijakan prioritas yang akan didanai menggunakan anggaran tersebut antara lain peningkatan kualitas pelayanan wajib pajak, pengembangan infrastruktur IT, pengawasan terhadap wajib pajak kaya, penindakan terhadap pengelakan pajak, dan penguatan Divisi Penegakan Hukum IRS.

Lewat pemilu yang digelar pada akhir tahun 2022, Partai Republik berhasil mengambil alih mayoritas kursi DPR AS. Alhasil, Partai Republik memiliki modal politik untuk membatalkan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan sebelum pemilu.

Tak butuh waktu lama, DPR yang dikuasai Partai Republik langsung membatalkan rencana tambahan alokasi anggaran bagi IRS melalui rancangan undang-undang bernama Family and Small Business Taxpayer Protection Act. (rig)