Dorong Peran Swasta di Sektor Olahraga, Sports Unity Tax Diusulkan

KUALA LUMPUR, DDTCNews - Dewan Olimpiade Malaysia (Olympic Council of Malaysia/OCM) mengusulkan kebijakan sport unity tax atau pajak persatuan olahraga.

Presiden OCM Tan Sri Norza Zakaria mengatakan sport unity tax dapat menjadi jawaban agar beban anggaran untuk olahraga tidak terlalu menekan APBN. Di sisi lain, kebijakan tersebut juga akan meningkatkan partisipasi swasta di sektor olahraga.

"Sport unity tax akan mengurangi tekanan pada anggaran pemerintah sekaligus menciptakan model pendanaan yang lebih berkelanjutan untuk mengembangkan olahraga," katanya, dikutip pada Jumat (7/10/2022).

Norza mengatakan pemerintah perlu memperkenalkan skema sport unity tax pada APBN 2023. Dengan skema ini, perusahaan swasta atau individu yang memberikan kontribusi untuk sektor olahraga akan memperoleh insentif seperti pengurangan pajak.

Dia menilai pengembangan olahraga memerlukan waktu lama sehingga sumber pendanaannya harus didesain secara berkelanjutan. Adapun yang berlaku selama ini, pembiayaan untuk olahraga hanya bersumber dari APBN sehingga akan membebani negara dan tidak berkelanjutan.

Norza yang juga Presiden Asosiasi Badminton Malaysia menyerukan sport unity tax untuk mendorong pihak swasta berkontribusi dalam pengembangan olahraga di negara tersebut. Dia berharap penerapan skema pendanaan jangka panjang itu akan membuat Malaysia lebih berprestasi dalam ajang Olimpiade yang dihelat setiap 4 tahun.

"Warga Malaysia harus bersatu, terlepas dari ras, agama, atau jenis kelamin, untuk menyemangati pahlawan olahraga kita," ujarnya dilansir nst.com.my.

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran senilai RM614,7 juta atau Rp2,01 triliun untuk Kementerian Pemuda dan Olahraga pada tahun lalu. Anggaran tersebut sempat dikurangi menjadi RM289 juta atau Rp947,9 miliar, dan kemudian ditingkatkan menjadi RM349 juta atau Rp1,14 triliun karena ada tambahan RM60 juta atau Rp196,79 miliar untuk program Podium. (sap)