KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC Siapkan Fasilitas Kepabeanan untuk Pameran IndoBuildTech 2024

Nora Galuh Candra Asmarani | Minggu, 16 Juni 2024 | 16:00 WIB
DJBC Siapkan Fasilitas Kepabeanan untuk Pameran IndoBuildTech 2024

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) mendukung pelaksanaan Indonesia Building Technology Expo melalui pemberian fasilitas penangguhan bea masuk dan pembebasan pajak dalam rangka impor (PDRI) atas barang yang akan dipamerkan.

Kepala Kanwil Bea Cukai Banten Rahmat Subagio berharap fasilitas tersebut dapat memudahkan operasional pameran. Adapun fasilitas yang diberikan mencakup kemudahan pelayanan perizinan dan pemeriksaan pabean yang dilakukan secara selektif berdasarkan manajemen risiko.

“Bea Cukai, khususnya Kanwil Bea Cukai Banten, berkomitmen memberikan pelayanan terbaik. Kami harap ini dapat meningkatkan promosi industri dalam negeri dan menarik minat masyarakat terhadap pameran internasional,” katanya, dikutip pada Minggu (16/6/2024).

Baca Juga:
Perkuat Kelancaran dan Keamanan Trafik Barang, DJBC Serukan Kolaborasi

Sebagai informasi, Indonesia Building Technology Expo (IndoBuildTech 2024) merupakan pameran bahan bangunan berskala internasional. Pameran ini digelar mulai 12 Juni sampai dengan 16 Juni 2024 di International Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang.

Acara tersebut merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan oleh PT Debindo International Trade and Exhibitions. Menurut Rahmat, terdapat prosedur yang harus dipenuhi sehingga pameran tersebut memperoleh fasilitas kepabeanan.

Prosedur itu di antaranya adalah pengusaha Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat (TPPB) harus mengajukan izin penyelenggaraan pameran. Izin ini diajukan dengan melampirkan rencana jenis dan jumlah barang yang akan dipamerkan.

Baca Juga:
Pejabat DJBC Punya Wewenang Minta Laporan Keuangan ke Pengguna Jasa

Perusahaan yang memprakarsai pameran tersebut juga berstatus sebagai TPPB di bawah pengawasan Kanwil Bea Cukai Banten. TPPB adalah fasilitas yang memungkinkan penimbunan barang impor dengan tujuan untuk dipamerkan tanpa dikenakan bea masuk dan pajak dalam jangka waktu tertentu.

TPPB dapat bersifat tetap atau sementara. Penyelenggara TPPB harus berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Penyelenggara TPPB ini nantinya akan melakukan kegiatan penyediaan dan pengelolaan kawasan untuk kegiatan pengusahaan TPPB.

Pengusahaan TPPB dapat dilakukan oleh dua pihak. Pertama, pengusaha TPPB. Kedua, pengusaha di TPPB merangkap sebagai penyelenggara TPPB. Kedua pihak tersebut dapat menggelar kegiatan di TPPB setelah mendapatkan izin. Simak Apa itu Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat?

Baca Juga:
Bukan 60%, Trump Siapkan Bea Masuk 10% Atas Barang Impor China

Sebagai salah satu bentuk tempat penimbunan berikat (TPB), barang yang masuk ke TPPB mendapat penangguhan bea masuk. Barang yang masuk ke TPPB juga tidak dipungut pajak dalam rangka impor (PDRI) dan/atau diberikan pembebasan cukai.

Dalam hal barang tersebut dikeluarkan untuk dipakai atau terjual, pengusaha TPPB atau pengusaha di TPPB wajib melunasi bea masuk, PDRI, dan/atau pungutan lain yang terutang. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 24 Januari 2025 | 11:30 WIB HARI PABEAN INTERNASIONAL 2025

Perkuat Kelancaran dan Keamanan Trafik Barang, DJBC Serukan Kolaborasi

Rabu, 22 Januari 2025 | 14:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Bukan 60%, Trump Siapkan Bea Masuk 10% Atas Barang Impor China

Senin, 20 Januari 2025 | 16:00 WIB LOGISTIK NASIONAL

53 Pelabuhan dan 7 Bandara Sudah Terapkan NLE, Ini Kata DJBC

BERITA PILIHAN
Jumat, 24 Januari 2025 | 18:10 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Dibuka! Batch Terbaru Pelatihan Intensif Transfer Pricing DDTC Academy

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Masyarakat Nonpeserta BPJS Bisa Ikut Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Jumat, 24 Januari 2025 | 17:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani: Pajak Minimum Global Bikin Iklim Investasi Lebih Sehat

Jumat, 24 Januari 2025 | 15:30 WIB PROFIL PERPAJAKAN KONGO

Seputar Aturan Perpajakan Kongo, PPN-nya Pakai Skema Multi-Tarif

Jumat, 24 Januari 2025 | 14:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Hadiri Acara WEF, Trump Tawarkan Tarif Pajak 15 Persen untuk Investor

Jumat, 24 Januari 2025 | 14:00 WIB PROVINSI ACEH

Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan, Pemprov Raup Rp46,78 Miliar

Jumat, 24 Januari 2025 | 12:00 WIB CORETAX SYSTEM

Isi Data Transaksi XML Faktur Pajak Digunggung, Tak Wajib Detail

Jumat, 24 Januari 2025 | 11:30 WIB HARI PABEAN INTERNASIONAL 2025

Perkuat Kelancaran dan Keamanan Trafik Barang, DJBC Serukan Kolaborasi