PROFESI KONSULTAN PAJAK

Digitalisasi Berpotensi Ubah Cara Kerja Konsultan Pajak

Muhamad Wildan | Senin, 31 Oktober 2022 | 14:15 WIB
Digitalisasi Berpotensi Ubah Cara Kerja Konsultan Pajak

Partner of Fiscal Research and Advisory DDTC B. Bawono Kristiaji dalam webinar bertajuk Tax Metaverse: Raising the Tax Generation Through Digital Tax Innovation to Build Tax Compliance for Society 5.0. (tangkapan layar)

MAKASSAR, DDTCNews - Digitalisasi akan mengubah cara kerja dan jasa-jasa yang dapat ditawarkan oleh konsultan pajak.

Partner of Fiscal Research and Advisory DDTC B. Bawono Kristiaji mengatakan nantinya jasa yang ditawarkan oleh konsultan pajak tidak lagi terbatas pada lingkup compliance, audit, dan litigasi. Pada masa depan, konsultan pajak perlu memiliki pemahaman mengenai perpajakan yang bersinggungan dengan teknologi.

"Di kemudian hari jasa-jasa yang diberikan oleh konsultan pajak itu mau tidak mau harus menyertakan pengetahuan tentang teknologi," ujar Bawono dalam sebuah webinar, Senin (31/10/2022).

Baca Juga:
HUT ke-5, Perkoppi Komitmen Dorong Penetapan UU Konsultan Pajak

Saat ini, Bawono melanjutkan, Ditjen Pajak (DJP) sudah mengembangkan teknologi yang mempermudah wajib pajak dalam mengisi SPT. Salah satu contohnya adalah kehadiran skema prepopulated. Wajib pajak hanya perlu mengonfirmasi kebenaran data yang sudah direkam DJP.

Dengan adanya teknologi ini, konsultan pajak juga harus menyesuaikan jasa-jasa yang ditawarkan sesuai dengan perkembangan terkini. Seorang konsultan pajak sudah tidak mungkin lagi menawarkan jasa-jasa pengisian SPT secara manual karena ada penggunaan teknologi.

Dengan berlimpahnya data dan makin tingginya kemampuan teknologi informasi dalam mengolah data, wajib pajak juga dapat menemukan solusi atas masalah perpajakan yang dihadapi secara mandiri.

"Misalkan wajib pajak terkendala sengketa pajak. Wajib pajak nantinya bisa mengakses data dan informasi yang bisa memberikan gambaran solusi atas sengketa yang dihadapi," ujar Bawono dalam webinar bertajuk Tax Metaverse: Raising the Tax Generation Through Digital Tax Innovation to Build Tax Compliance for Society 5.0 tersebut.

Baca Juga:
Pelaksanaan USKP Bakal Diperbaiki, Jadwal Ujian Dilakukan Per Modul

Selain itu, era digitalisasi juga akan meningkatkan literasi wajib pajak atas aspek-aspek perpajakan. Implikasinya, seorang konsultan pajak atau praktisi pajak tidak bisa lagi memanfaatkan asimetri informasi dalam mengomersialisasikan jasa-jasanya.

Dalam webinar yang digelar Universitas Kristen Indonesia (UKI) Paulus Makassar, Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, dan Universitas Dhyana Pura (Undhira) Bali tersebut, Bawono mengatakan berbagai kajian justru menunjukkan peningkatan literasi wajib pajak akan meningkatkan permintaan wajib pajak terhadap jasa konsultan pajak.

"Jadi, di sini ada juga peluang-peluangnya. Ini adalah implikasi dari digitalisasi. Digitalisasi itu membuat informasi gampang dicari," ujar Bawono. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 18 Oktober 2024 | 17:53 WIB PROFESI KONSULTAN PAJAK

HUT ke-5, Perkoppi Komitmen Dorong Penetapan UU Konsultan Pajak

Sabtu, 05 Oktober 2024 | 13:30 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Pelaksanaan USKP Bakal Diperbaiki, Jadwal Ujian Dilakukan Per Modul

Sabtu, 05 Oktober 2024 | 08:30 WIB KABUPATEN TEMANGGUNG

Demi Efisiensi, Digitalisasi Pajak Daerah Ditarget 100% Tahun Ini

Jumat, 04 Oktober 2024 | 20:15 WIB KONSULTAN PAJAK

Penyelenggaraan USKP Dievaluasi, Langkah Perbaikan Disiapkan

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja