Demi Kesetaraan, Skema PPN atas Jasa Taksi Online Diatur Ulang

HANOI, DDTCNews – Pemerintah Vietnam menerapkan pungutan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10% untuk setiap layanan ojek dan taksi online mulai 5 Desember 2020.

Departemen Umum Perpajakan menyatakan PPN tersebut harus dibayar secara penuh, tidak seperti sebelumnya ketika perusahaan membayar tarif 10% hanya dari porsi penghasilannya yaitu 20% dari biaya jasa perjalanan yang dibayar konsumen.

"Karena [otoritas] berusaha menciptakan level playing field bagi perusahaan taksi konvensional," bunyi pernyataan tersebut, Senin (7/12/2020).

Pada skema pajak yang lama, pengemudi ojek atau taksi online memperoleh 80% dari penghasilan jasa perjalanan dan membayar PPN sekitar 3%. Sementara itu, perusahaan membayar PPN 10% dari porsinya pendapatannya sebesar 20%.

Dengan skema tersebut, pajak yang diterima negara hanya akan sebesar 4,4% dari ongkos perjalanan. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan skema pungutan PPN terbaru agar pajak dibayar dari jasa perjalanan tersebut dapat lebih adil.

Dengan skema pajak yang baru, pajak yang harus dibayarkan pengemudi dan perusahaan akan naik sekitar dua kali lipat. Imbasnya, kenaikan beban pajak berdampak terbhadap pendapatan pengemudi ojek atau taksi online.

Menurut perhitungan operator ojek dan taksi online Grab, pendapatan pengemudi akan berkurang sekitar 7,3%. Namun, lanjut Grab, perusahaan akan menaikkan ongkos layanan 5%-6%, sehingga pendapatan pengemudi hanya akan hilang 1%.

Wakil Kepala Departemen Administrasi Perpajakan untuk Usaha Kecil dan Menengah Ta Thi Phuong Lan mengatakan tarif PPN untuk perusahaan seperti Grab dan Gojek sampai saat ini masih terlalu rendah, sehingga masih perlu dinaikkan kembali.

Senada, pengamat pajak Luong Huy Ha menilai penetapan PPN 10% atas layanan ojek dan taksi online itu sudah ideal. "Tarif 10% sudah sesuai untuk perusahaan ride-hailing karena mereka beroperasi seperti perusahaan transportasi," ujarnya seperti dilansir vnexpress.net. (rig)