AMERIKA SERIKAT

Demi Kelancaran Lapor SPT, IRS Minta Kongres Sepakati Anggaran Belanja

Muhamad Wildan | Minggu, 21 Januari 2024 | 10:00 WIB
Demi Kelancaran Lapor SPT, IRS Minta Kongres Sepakati Anggaran Belanja

Ilustrasi.

WASHINGTON D.C., DDTCNews - Internal Revenue Service (IRS) meminta kongres AS untuk segera menyepakati anggaran belanja pemerintah dalam rangka mencegah terjadinya government shutdown.

Komisioner IRS Danny Werfel mengatakan government shutdown bakal menghambat wajib pajak dalam melaporkan SPT.

"Kami pernah mengalami shutdown sebelumnya. Namun, kami belum pernah mengalami shutdown di tengah musim pelaporan SPT. Jadi, ada ketidakpastian di sini," katanya, dikutip pada Minggu (21/1/2024).

Baca Juga:
Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Werfel menuturkan IRS sesungguhnya memiliki dana untuk memenuhi kebutuhan operasional bila government shutdown terjadi. Hanya saja, government shutdown akan meningkatkan ketidakpastian dalam pemberian layanan yang terkait dengan pelaporan SPT.

Tahun ini, pelaporan SPT di AS dilaksanakan mulai 29 Januari 2024. Mayoritas wajib pajak, terutama wajib pajak orang pribadi, harus menyampaikan SPT paling lambat pada 15 April 2024.

"Tentu kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk meminimalisasi terjadinya gangguan. Namun, perlu diingat, government shutdown berpotensi mengurangi kualitas layanan," tutur Werfel seperti dilansir federalnewsnetwork.com.

Baca Juga:
Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global

Sebagai informasi, government shutdown terjadi di Amerika Serikat (AS) bila Kongres AS tak mampu menyepakati anggaran belanja. Saat kesepakatan tak tercapai, pemerintah AS tidak memiliki anggaran belanja dan tidak dapat beroperasi sampai anggaran belanja disepakati.

Ketika government shutdown terjadi, pemerintah akan membatasi layanan-layanan publik nonesensial dan merumahkan pegawai pemerintah yang terkait dengan layanan tersebut.

Senat AS saat ini telah menyepakati anggaran belanja jangka pendek guna mencegah terjadinya partial government shutdown. Setelah disetujui senat, anggaran itu masih perlu mendapatkan persetujuan dari DPR agar bisa diundangkan dan diberlakukan.

"RUU ini tidak akan lolos tanpa dukungan Partai Republik dan Partai Demokrat baik di DPR ataupun di senat," ujar Ketua Partai Demokrat Senat AS Chuck Schumer seperti dilansir cbsnews.com. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 11:17 WIB PENGADILAN PAJAK

Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 11:17 WIB PENGADILAN PAJAK

Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Dukung Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga oleh Prabowo

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pahami Perincian Penelitian Bukti Potong Atas WP Restitusi Dipercepat

Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan