AMERIKA SERIKAT

Demi Kelancaran Lapor SPT, IRS Minta Kongres Sepakati Anggaran Belanja

Muhamad Wildan | Minggu, 21 Januari 2024 | 10:00 WIB
Demi Kelancaran Lapor SPT, IRS Minta Kongres Sepakati Anggaran Belanja

Ilustrasi.

WASHINGTON D.C., DDTCNews - Internal Revenue Service (IRS) meminta kongres AS untuk segera menyepakati anggaran belanja pemerintah dalam rangka mencegah terjadinya government shutdown.

Komisioner IRS Danny Werfel mengatakan government shutdown bakal menghambat wajib pajak dalam melaporkan SPT.

"Kami pernah mengalami shutdown sebelumnya. Namun, kami belum pernah mengalami shutdown di tengah musim pelaporan SPT. Jadi, ada ketidakpastian di sini," katanya, dikutip pada Minggu (21/1/2024).

Baca Juga:
WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Werfel menuturkan IRS sesungguhnya memiliki dana untuk memenuhi kebutuhan operasional bila government shutdown terjadi. Hanya saja, government shutdown akan meningkatkan ketidakpastian dalam pemberian layanan yang terkait dengan pelaporan SPT.

Tahun ini, pelaporan SPT di AS dilaksanakan mulai 29 Januari 2024. Mayoritas wajib pajak, terutama wajib pajak orang pribadi, harus menyampaikan SPT paling lambat pada 15 April 2024.

"Tentu kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk meminimalisasi terjadinya gangguan. Namun, perlu diingat, government shutdown berpotensi mengurangi kualitas layanan," tutur Werfel seperti dilansir federalnewsnetwork.com.

Baca Juga:
Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Sebagai informasi, government shutdown terjadi di Amerika Serikat (AS) bila Kongres AS tak mampu menyepakati anggaran belanja. Saat kesepakatan tak tercapai, pemerintah AS tidak memiliki anggaran belanja dan tidak dapat beroperasi sampai anggaran belanja disepakati.

Ketika government shutdown terjadi, pemerintah akan membatasi layanan-layanan publik nonesensial dan merumahkan pegawai pemerintah yang terkait dengan layanan tersebut.

Senat AS saat ini telah menyepakati anggaran belanja jangka pendek guna mencegah terjadinya partial government shutdown. Setelah disetujui senat, anggaran itu masih perlu mendapatkan persetujuan dari DPR agar bisa diundangkan dan diberlakukan.

"RUU ini tidak akan lolos tanpa dukungan Partai Republik dan Partai Demokrat baik di DPR ataupun di senat," ujar Ketua Partai Demokrat Senat AS Chuck Schumer seperti dilansir cbsnews.com. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja