AMERIKA SERIKAT

Demi Kelancaran Lapor SPT, IRS Minta Kongres Sepakati Anggaran Belanja

Muhamad Wildan | Minggu, 21 Januari 2024 | 10:00 WIB
Demi Kelancaran Lapor SPT, IRS Minta Kongres Sepakati Anggaran Belanja

Ilustrasi.

WASHINGTON D.C., DDTCNews - Internal Revenue Service (IRS) meminta kongres AS untuk segera menyepakati anggaran belanja pemerintah dalam rangka mencegah terjadinya government shutdown.

Komisioner IRS Danny Werfel mengatakan government shutdown bakal menghambat wajib pajak dalam melaporkan SPT.

"Kami pernah mengalami shutdown sebelumnya. Namun, kami belum pernah mengalami shutdown di tengah musim pelaporan SPT. Jadi, ada ketidakpastian di sini," katanya, dikutip pada Minggu (21/1/2024).

Baca Juga:
Apa Itu Barang Tidak Kena PPN serta PPN Tak Dipungut dan Dibebaskan?

Werfel menuturkan IRS sesungguhnya memiliki dana untuk memenuhi kebutuhan operasional bila government shutdown terjadi. Hanya saja, government shutdown akan meningkatkan ketidakpastian dalam pemberian layanan yang terkait dengan pelaporan SPT.

Tahun ini, pelaporan SPT di AS dilaksanakan mulai 29 Januari 2024. Mayoritas wajib pajak, terutama wajib pajak orang pribadi, harus menyampaikan SPT paling lambat pada 15 April 2024.

"Tentu kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk meminimalisasi terjadinya gangguan. Namun, perlu diingat, government shutdown berpotensi mengurangi kualitas layanan," tutur Werfel seperti dilansir federalnewsnetwork.com.

Baca Juga:
Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Sebagai informasi, government shutdown terjadi di Amerika Serikat (AS) bila Kongres AS tak mampu menyepakati anggaran belanja. Saat kesepakatan tak tercapai, pemerintah AS tidak memiliki anggaran belanja dan tidak dapat beroperasi sampai anggaran belanja disepakati.

Ketika government shutdown terjadi, pemerintah akan membatasi layanan-layanan publik nonesensial dan merumahkan pegawai pemerintah yang terkait dengan layanan tersebut.

Senat AS saat ini telah menyepakati anggaran belanja jangka pendek guna mencegah terjadinya partial government shutdown. Setelah disetujui senat, anggaran itu masih perlu mendapatkan persetujuan dari DPR agar bisa diundangkan dan diberlakukan.

"RUU ini tidak akan lolos tanpa dukungan Partai Republik dan Partai Demokrat baik di DPR ataupun di senat," ujar Ketua Partai Demokrat Senat AS Chuck Schumer seperti dilansir cbsnews.com. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 10:30 WIB KP2KP SINJAI

Pemda Adakan Pengadaan Lahan, Fiskus Beberkan Aspek Perpajakannya

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:00 WIB LAYANAN PAJAK

Kantor Pajak Telepon 141.370 WP Sepanjang 2023, Kamu Termasuk?

Rabu, 25 Desember 2024 | 08:30 WIB KPP PRATAMA BADUNG SELATAN

Kantor Pajak Minta WP Tenang Kalau Didatangi Petugas, Ini Alasannya

Rabu, 25 Desember 2024 | 08:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Tahap Pra-Implementasi Aplikasi Coretax, DJP Imbau WP Soal Ini

Selasa, 24 Desember 2024 | 21:30 WIB CORETAX SYSTEM

Simak! Keterangan Resmi DJP Soal Tahapan Praimplementasi Coretax