Berita > Infografis
INFOGRAFIS PAJAK

Dasar Pengenaan Pemotongan PPh Pasal 21 untuk WP Orang Pribadi

Bhadrika Evandito Atmomintarso | Senin, 22 Januari 2024 | 12:00 WIB
Dasar Pengenaan Pemotongan PPh Pasal 21 untuk WP Orang Pribadi
Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : infografis pajak , infografis , pajak penghasilan , PPh , PPh Pasal 21 , wajib pajak orang pribadi
KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga
Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku
Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak
Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

BERITA PILIHAN
Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru
Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan
Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?
Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga
Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku
Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar
Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan
Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?
Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

TERPOPULER
1
INFOGRAFIS PAJAK Template XML dan Converter Excel ke XML yang Tersedia di Laman DJP
2
INFOGRAFIS PAJAK Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan
3
INFOGRAFIS PAJAK Kantor Virtual sebagai Tempat PKP Dikukuhkan berdasarkan PMK 81/2024
4
INFOGRAFIS PAJAK 15 Jenis Insentif dalam Paket Stimulus Ekonomi 2025
5
INFOGRAFIS PAJAK Hal-Hal yang Perlu Kamu Tahu Soal Insentif Pajak UMKM 2025
TERBARU
1
KPP PRATAMA BENGKULU SATU Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi
2
KILAS BALIK 2024 Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar
3
CORETAX SYSTEM Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru
4
PROVINSI JAWA TIMUR Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan
5
ADMINISTRASI PAJAK PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?