FILIPINA

Ciptakan Lapangan Kerja, Asosiasi Pengusaha Ini Minta Keringanan Pajak

Dian Kurniati | Senin, 05 Desember 2022 | 15:00 WIB
Ciptakan Lapangan Kerja, Asosiasi Pengusaha Ini Minta Keringanan Pajak

Ilustrasi.

MANILA, DDTCNews - Konfederasi Pengusaha Filipina mengingatkan pemerintah untuk terus memberikan berbagai stimulus, baik kepada pekerja maupun pelaku usaha.

Presiden Konfederasi Pengusaha Filipina Sergio Ortiz-Luis Jr. mengatakan kenaikan upah minimum setiap tahun bagi pekerja tidaklah cukup. Pengusaha juga memerlukan dukungan, seperti keringanan pajak, agar dapat terus berproduksi dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

"Pemerintah harus melakukan langkah-langkah nonupah yang akan berlaku untuk semua orang," katanya, dikutip pada Senin (5/12/2022).

Baca Juga:
WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Ortiz-Luis menuturkan pelaku usaha memerlukan keringanan pajak guna menjaga momentum pemulihan di tengah situasi global yang tidak pasti. Dengan insentif tersebut, pelaku usaha akan dapat terus berekspansi sehingga membuka lapangan kerja baru.

Pada November lalu, Kementerian Ketenagakerjaan memerintahkan dewan pengupahan daerah meninjau besaran upah minimum pada tahun depan. Kenaikan upah minimum disiapkan untuk merespons kenaikan berbagai harga kebutuhan pokok.

Ortiz-Luis menyebut hanya sekitar 10% dari total pekerja di Filipina yang menerima penghasilan senilai upah minimum, sedangkan 90% lainnya menerima upah lebih tinggi.

Baca Juga:
Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Merujuk data Badan Pusat Statistik, terdapat 47,58 juta orang Filipina bekerja pada September 2022. Dengan data tersebut maka terdapat sekitar 4,8 juta pekerja menerima penghasilan setara dengan upah minimum.

Dia menjelaskan sekitar 90% UMKM masih berupa usaha mikro dan mempekerjakan kurang dari 10 orang. Kelompok inilah yang akan menanggung beban berat jika upah minimum dinaikkan.

"UMKM juga membentuk sekitar 99% bisnis di negara ini serta berfungsi sebagai tulang punggung perekonomian Filipina," ujarnya seperti dilansir newsinfo.inquirer.net. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja